Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta punya nilai tertinggi di Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan diantara Provinsi lain. Pemprov DKI Jakarta meraih nilai 71,78.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kategori pemerintah provinsi dengan meraih nilai 71,78 kemudian Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk kategori pemerintah kabupaten dengan meraih nilai 73,11; kemudian Pemerintah Kota Sabang untuk kategori pemerintah kota meraih nilai 72,88," kata Wiyagus dalam paparannya di peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) bersama Kemendagri dan Kemendikdasmen di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Wiyagus berharap seluruh Pemerintah Derah dapat terus memperbaiki sistem hingga integritas pendidikan. Upaya ini dilakukan agar mutu pendidikan di Indonesia meningkat.
"Diimbau kepada seluruh Pemda untuk melakukan perbaikan konkret dan terukur guna meningkatkan integritas pendidikan secara nasional. Bahwasanya saat ini KPK sedang melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan untuk seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk memetakan kondisi integritas di sektor pendidikan di Indonesia," jelasnya.
Untuk itu dia meminta seluruh Pemda agar bersinergi untuk meningkatkan nilai SPI Pendidikan di masing-masing daerah. Lalu salah satu yang jadi fokus juga menyebarkan pendidikan antikorupsi sejak usia dini.
"Pertama adalah segera menyusun regulasi turunan di daerah, baik berupa peraturan kepala daerah maupun instruksi teknis lainnya, dalam rangka mendorong dan memastikan implementasi pendidikan antikorupsi ini dengan memanfaatkan panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi yang telah tersedia," ungkapnya.
Kemudian hal kedua adalah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah. Ini dapat masuk baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dengan meninjau ulang regulasi pendidikan antikorupsi di daerah masing-masing.
"Serta melakukan pembaharuan atau perubahan jika diperlukan, guna memastikan terselenggaranya pendidikan antikorupsi pada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia," sambungnya.
Selanjutnya Wiyagus menginstruksikan seluruh Kepala daerah dan Kepala Dinas Pendidikan untuk melaporkan hasil implementasi pendidikan antikorupsi. Hal ini yang telah dilaksanakan melalui platform milik KPK.
"Kemudian memperkuat peran Inspektorat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PAK di lingkungan satuan pendidikan," katanya.
Tonton juga video "Wamendagri Tegur Pemprov Kaltim yang Viral Langgar Prinsip Efisiensi"
(tsy/dek)
