Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Yustinus Prastowo, menyoroti persoalan perizinan usaha di Jakarta. Ia menyinggung fenomena 'satu pintu tapi banyak jendela', apa itu?
Hal tersebut disampaikan Yustinus saat menghadiri konferensi pers Jakarta International Trade, Tourism, and SME Expo (JITEX) 2026. Yustinus mengatakan JITEX tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Pemprov DKI, asosiasi usaha, dan sektor swasta.
"Kalau dulu pelayanan itu kan ada di mana-mana, kita harus datang ke setiap kantor, maka dibikin Samsat, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Sudah satu atap nih, ternyata banyak pintu, maka dibikin PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sudah satu pintu, masih banyak jendela," kata Yustinus di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Yustinus, 'jendela' tersebut seharusnya hanya berfungsi sebagai ventilasi, bukan menjadi akses lain bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Ia ingin proses perizinan benar-benar dilakukan melalui satu pintu.
"Nah, ini yang coba mau kita atasi, bagaimana kita memastikan jendela itu kan fungsinya untuk ventilasi saja, bukan untuk pintu masuk. Pintunya tetap satu," ujarnya.
Ia mengatakan Pemprov DKI akan berupaya mengukur standar pelayanan atau service level agreement (SLA) dalam proses perizinan. Ia ingin kepastian waktu yang dibutuhkan pelaku usaha untuk mendapatkan izin dapat dibuat lebih cepat dan terukur.
"Kita coba ukur SLA kita seperti apa. Kalau mengurus izin, kita coba bikin best practice level 5. Berapa hari, berapa jam yang bisa kita berikan kepada calon investor, pelaku usaha, sehingga mereka betul-betul merasakan kemudahan," jelasnya.
Ia menilai kemudahan berusaha sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jakarta. Terlebih, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2026 tercatat mencapai 5,52%.
"Karena kita percaya kita harus memelihara angsa agar bertelur emas. Kita ini sering kali tidak sabar, ingin menyembelih angsa lalu dimasak. Padahal mestinya angsa itu digemukkan, dikasih makanan yang enak biar bertelur, telurnya banyak, syukur-syukur telurnya emas," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) sekaligus Ketua Umum ATTEC (Asian Trade, Tourism, and Economics Council) Budiharjo Iduansjah juga menyoroti persoalan perizinan yang dihadapi dunia usaha.
Budiharjo mengatakan pihaknya telah menyerahkan daftar perizinan yang harus diurus pengusaha. Menurutnya, terdapat sekitar 100 jenis izin yang berkaitan dengan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
"Hippindo juga sudah membuatkan list, waktu itu sudah kami serahkan, izin untuk berusaha itu ada sampai 100. Nah, itu dari nasional sampai ke Pemda," kata Budiharjo.
Dia berharap jumlah perizinan tersebut dapat disederhanakan sehingga pelaku usaha bisa lebih cepat menjalankan kegiatan bisnisnya.
"Bagaimana izin itu bisa dibikin lebih sedikit sehingga kita bisa lebih cepat untuk berusaha," lanjutnya.
Untuk diketahui, JITEX 2026 menjadi penyelenggaraan tahun ketiga. Gelaran tahun ini berbeda karena untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh asosiasi usaha tanpa menggunakan APBD.
(bel/lir)
