Jakarta -
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di berbagai wilayah hingga kini. Puan menyoroti masalah yang timbul di bidang pendidikan dan kesehatan akibat dampak dari karhutla tersebut.
"Karhutla saat ini sudah dilaksanakan KLB (kondisi luar biasa), dan kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai," kata Puan usai memimpin rapat paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Puan meminta pemerintah berkoordinasi menuntaskan permasalahan kebakaran di berbagai daerah. Ia menyebutkan penanganan karhutla tak bisa dilakukan sendiri-sendiri, dibutuhkan kerja sama banyak pihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pascakarhutlanya," kata Puan.
"Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi," tambahnya.
Puan juga menyoroti kabut asap yang mengintai masyarakat terdampak karhutla. Ia menyebutkan alat kelengkapan dewan di DPR akan menindaklanjuti penanganan karhutla.
"Ya itu, karenanya memang koordinasinya itu nggak bisa sendiri-sendiri, koordinasinya itu harus lintas kementerian. Dan ini memang harus dilakukan bersama-sama, karenanya di DPR pun nanti akan lintas komisi dan di pemerintahannya harus lintas kementerian," ungkapnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi yang dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penambahan titik api terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Kita lihat bahwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan, jumlah titik panas itu relatif bertambah. Di Kalimantan Barat signifikan bertambahnya. Di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah, relatif menurun," kata Plt Kapusdatin BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers sore ini melalui kanal resmi BNPB, Senin (31/8).
Ia mengatakan jumlah titik api di tiga provinsi, yakni Kalbar, Kalteng, dan Kalsel, relatif meningkat. Jarak pandang, menurut dia, kurang dari 1-2 kilometer.
"Namun demikian, kalau kita perhatikan data dari titik api, di ke-3 provinsi ini kita temukan adanya kenaikan titik api jarak pandang pun kurang lebih 1 sampai 2 kilometer," ujarnya.
Sementara itu, untuk Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, titik api relatif menurun. Sedangkan titik panas terjadi peningkatan di Sumatera Selatan sebanyak 209 titik api menjadi 1.013.
"Sedangkan di Riau maupun di Jambi, titik panas berkurang secara signifikan. Jarak pandang pun bervariasi antara 4 sampai 5 kilometer di Riau maupun Sumatera Selatan, sedangkan Jambi sekitar 7 kilometer," kata dia.
(dwr/gbr)
