Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menanggapi berbagai isu yang belakangan beredar mengenai kondisi APBN. Menurutnya, kekhawatiran soal saldo APBN yang menipis, defisit yang disebut bakal menembus 3 persen, hingga isu APBN 2026 bisa jebol perlu disikapi secara proporsional.
Ia menilai kritik dan peringatan dari pengamat maupun akademisi justru patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi fiskal negara.
"Kita patut mengapresiasi dan merespons secara bijak berbagai kritik serta alarm kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi. Saya memandang hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang. Yang justru perlu dikhawatirkan adalah apabila masyarakat sudah apatis dan enggan menyampaikan pandangan. Situasi seperti itulah yang tidak kita inginkan," kata Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Said menjelaskan di tengah berbagai kekhawatiran tersebut, perekonomian Indonesia justru mencatat pertumbuhan sebesar 5,6 persen. Menurutnya, pertumbuhan itu didorong oleh faktor musiman Ramadan dan Lebaran yang meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menggerakkan sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, serta restoran.
Selain itu, realisasi belanja pemerintah yang lebih cepat dari biasanya juga ikut menopang pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal I 2026, belanja pemerintah tercatat tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan berkontribusi sebesar 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Strategi ini patut kita apresiasi," ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Neraca perdagangan, kata dia, masih mencatat surplus sebesar 5,5 miliar dolar AS dan telah positif selama 71 bulan berturut-turut. Pertumbuhan kredit perbankan juga masih bergerak positif.
Di sisi fiskal, pendapatan negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 394,8 triliun, tumbuh 20,7 persen secara tahunan.
"Memang terdapat selisih antara kurang bayar dan lebih bayar, tetapi dari selisih tersebut pemerintah justru memperoleh surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki 'tabungan' pajak," tutur Said.
Menurutnya, tantangan utama saat ini berada pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya akibat penurunan lifting migas dan rendahnya harga Indonesian Crude Price (ICP). Meski demikian, ia meyakini kondisi tersebut akan membaik pada kuartal II 2026 seiring kenaikan harga minyak dan pemulihan aktivitas hulu migas.
Said menambahkan, realisasi belanja negara hingga kuartal I 2026 mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Sebagian besar berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 610,3 triliun yang digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas.
"Bahwa dalam tata kelola program prioritas perlu ada pembenahan, tentu itu harus menjadi catatan buat kementerian, dan badan teknis, terutama Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa," lanjutnya.
Ia mengakui strategi percepatan belanja tersebut berdampak pada pelebaran defisit APBN. Namun, defisit sebesar Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dinilai aman.
"Akan tetapi porsi ini saya menilai masih pada rentang terkendali," tegasnya.
Dalam APBN 2026, defisit direncanakan sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Menurut Said, dengan kebijakan refocusing anggaran dan pengelolaan fiskal yang hati-hati, defisit justru berpotensi lebih rendah dari target, yakni sekitar 2,56 persen PDB atau setara Rp 658,3 triliun.
Said juga meluruskan kabar yang menyebut saldo APBN 2026 hanya tersisa Rp 120 triliun. Ia menegaskan bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun masih utuh.
"Dana tersebut masih utuh. Sebesar Rp300 triliun hanya dipindahkan penempatannya dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL tetap sebesar Rp420 triliun, bahkan pemerintah memperoleh imbal hasil dari penempatan tersebut," jelasnya.
Meski demikian, Said mengingatkan bahwa tantangan ekonomi pada kuartal II 2026 akan lebih berat. Kenaikan harga komoditas, berakhirnya efek musiman Lebaran, serta tidak adanya low base effect menjadi faktor yang perlu diantisipasi.
Karena itu, ia mendukung langkah safe mode yang ditempuh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo melalui sejumlah kebijakan seperti refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga penerbitan panda bond.
Dengan langkah tersebut, Said menilai kebutuhan pembiayaan dapat ditekan dan pemerintah terhindar dari biaya dana yang terlalu mahal.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memperkuat sektor-sektor produktif seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor ini menyumbang 63,52 persen terhadap PDB dan menyerap 66,37 persen tenaga kerja nasional.
Menurut Said, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk memberikan insentif dan memperbaiki ekosistem usaha agar investasi di sektor-sektor tersebut tumbuh lebih ekspansif.
"Untuk itu, pemerintah perlu program quick win yang terukur untuk membangkitkan industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. Program pintas, yang hasilnya bisa dipetik efek multipayernya di tahun ini, namun tetap bagian dari milestone pembangunan jangka panjangnya," katanya.
Selanjutnya, ia mengingatkan, tanpa dukungan terhadap sektor-sektor produktif, Indonesia akan kesulitan memperoleh sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
"Sebab jika tanpa dukungan ini, kita akan sulit mendapatkan tambahan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mampu menyerap lapangan kerja di sektor formal lebih banyak, sementara tekanan eksternal tak menentu, tanpa kepastian waktu dan situasi," pungkasnya.
Tonton juga video "Said PDIP Nilai Ambang Batas Parlemen Ideal 5,5% hingga 6%"
(ega/ega)
