Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, mewanti penerapan hari work from home (WFH) yang tengah dikaji oleh pemerintah tak berdekatan dengan libur akhir pekan. Ia mengusulkan pelaksanaan WFH terlaksana di pertengahan minggu.
"Pertama, dari sisi perilaku masyarakat, kita harus realistis. Jika WFH ditempatkan pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, khususnya Jumat, maka akan muncul moral hazard berupa kecenderungan menjadikannya sebagai long weekend," kata Romy kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).
Romy mengatakan pelaksanaan WFH di hari Jumat berpotensi meningkatkan mobilitas akhir pekan. Ia menilai penetapan hari itu justru tak efektif untuk mengurangi penggunaan BBM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini berpotensi meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya. Artinya, tujuan penghematan BBM bisa meleset," ujarnya.
Ia berpendapat bahwa WFH sering kali membuat proses kerja menjadi kurang efektif. Legislator PDIP ini menilai minimnya interaksi dalam ruang kerja menimbulkan kurangnya kolaborasi antar tim yang bertugas.
"Kedua, kita tidak boleh mengabaikan aspek kinerja birokrasi dan dunia kerja secara umum. Dalam praktiknya, WFH sering membuat proses kerja menjadi kurang direct. Pengambilan keputusan menjadi lebih lambat, koordinasi tidak seefektif tatap muka, dan sering kali terjadi fragmentasi komunikasi," kata Romy.
"Lebih dari itu, ada dimensi humanize yang hilang. Interaksi langsung bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi dari trust, leadership presence, dan soliditas tim. Ketika interaksi ini berkurang, maka yang muncul adalah pola kerja yang cenderung mekanistis dan kurang memiliki kedalaman kolaborasi," sambungnya.
Ia mengingatkan pegawai pemerintah jangan sampai memberi pelayanan yang setengah-setengah kepada publik. Romy mengusulkan kebijakan hari WFH bagi ASN hingga swasta baiknya di pertengahan minggu.
"Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa jika kebijakan WFH ini tetap akan dijalankan, maka beberapa prinsip harus dijaga yaitu penentuan hari yang netral, seperti pertengahan minggu, untuk menghindari distorsi menjadi long weekend, penguatan sistem kontrol kinerja berbasis output, dan standardisasi komunikasi dan koordinasi yang efektif," katanya.
Ia mengatakan WFH juga harus dikecualikan bagi sektor pelayanan yang membutuhkan interaksi langsung. Ia tak ingin niat baik kebijakan ini justru menghadirkan hasil yang tak maksimal dan menjadi bumerang.
"Kebijakan publik harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas. Jangan sampai upaya menghemat BBM justru dibayar dengan menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tutur Romy.
"WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain yang matang, ia juga bisa menjadi sumber masalah baru," tambahnya.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah menko dan menteri teknis telah menyepakati pelaksanaan hari work from home (WFH) per minggu dalam upaya penghematan BBM. Tito menyebutkan pemberlakuan WFH itu tinggal menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diumumkan secara resmi ke masyarakat.
"Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," kata Tito seusai konferensi pers update PHTC di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Kendati demikian, Tito enggan membocorkan hari yang telah disepakati untuk WFH tersebut. Sebab, menurut dia, hasil rapat itu masih harus dilaporkan dahulu kepada Presiden.
Tonton juga video "Aturan WFH Siap Diluncurkan, RI Masuki Mode Siaga?"
(dwr/isa)
