Jakarta - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul selesai melakukan konsultasi ke KPK soal pengadaan pada Kemensos, terkhusus sekolah rakyat. Mensos menyebut mendapat banyak masukan dan catatan dari KPK soal pengadaan di Kemensos.
"Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi Kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami," kata Mensos di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Mensos mengatakan hal tersebut penting karena Kemensos sedang bersiap melakukan pengadaan di 2026. Gus Ipul menyebut telah bertemu dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto dan pimpinan lembaga antirasuah lainnya.
Gus Ipul menyebut KPK sendiri sedang melakukan kajian dalam proses pengadaan di Kemensos. Pihaknya menunggu hasil kajian tersebut untuk perbaikan ke depannya.
"Kami konsultasikan (pengadaan sepatu) dan kami informasikan untuk dianalisis, untuk dievaluasi oleh KPK, dan nanti KPK yang akan menyampaikan (hasil kajian) pada saatnya," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyebut pertemuan ini dalam rangkaian pencegahan tindak pidana korupsi. KPK berharap dalam pelaksanaan program-program strategis di Kemnsos tidak berujung tindak pidana korupsi.
"Apabila ada suatu penyelewengan, silakan tetap kepada rekan-rekan untuk menyikapi. Kami tetap terbuka. Yang jelas program ini, kunjungan beliau adalah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain," sebut Ibnu.
Sebelumnya, Gus Ipul tiba di KPK pukul 09.33 WIB. Dia datang bersama Wamensos Agus Jabo.
Saat tiba, Gus Ipul menyebut ingin meminta nasihat ke KPK terkait proses pengadaan di Kemensos tahun 2026, terkhusus soal Sekolah Rakyat. Dirinya juga menegaskan proses pengadaan di KPK berlangsung terbuka.
"Kami minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," kata Gus Ipul di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5).
"Kami minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," kata Gus Ipul saat tiba.
(ial/dek)
