Jakarta -
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (DPP LPM RI) Periode 2025–2030 resmi dilantik, Jumat (7/8) di Gedung Merdeka Bandung. Lembaga strategis mitra pemerintah tersebut dipimpin Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tandjung didampingi Sekjen Ch. Idham Dalimunthe dan Bendahara Umum Reza Fahlevi.
Pelantikan dirangkaikan dengan LPM Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pemangku kepentingan. Penghargaan diberikan kepada pemimpin, kepala daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha. Mereka dinilai berhasil mendorong pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.
Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, masa depan Indonesia sangat ditentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembangunan nasional tidak cukup bertumpu pada pertumbuhan ekonomi makro maupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan harus diukur dari kemampuan masyarakat meningkatkan kualitas hidup dan mengelola potensi lokal. Masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan," kata Doli dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/8/2026).
Doli menegaskan desa dan kelurahan merupakan fondasi utama Indonesia. Ketika masyarakat akar rumput semakin berdaya, produktif, dan mandiri, fondasi negara semakin kokoh. Indonesia pun memiliki modal kuat untuk menjadi negara maju.
Karena itu, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar program pelengkap pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi utama dalam membangun Indonesia dari tingkat akar rumput.
Doli menjelaskan LPM RI memiliki akar sejarah panjang dalam pembangunan Indonesia. Organisasi tersebut berawal dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) era Orde Baru. Lembaga itu kemudian bertransformasi menjadi LPM melalui Deklarasi Bandung pada 2000.
Transformasi tersebut menandai perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan top-down menuju pembangunan partisipatif. Paradigma tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
"Selama lebih dari empat dekade, LPM menjadi mitra pemerintah dalam menggerakkan semangat gotong royong. LPM juga memfasilitasi musyawarah pembangunan dan memperkuat partisipasi masyarakat. Selain itu, LPM meningkatkan kapasitas desa dan kelurahan di berbagai daerah," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan posisi strategis LPM RI. Menurutnya, LPM merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat modal sosial. LPM juga berperan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.
Dukungan tersebut mencakup pelaksanaan program pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurut Djamari, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri mewujudkan pembangunan yang inklusif. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. Sinergi tersebut juga membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa.
"LPM memiliki jaringan hingga akar rumput. Organisasi ini mampu menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat partisipasi warga. LPM juga menjaga modal sosial sekaligus menjembatani komunikasi pemerintah dan masyarakat," kata Djamari.
Dia menjelaskan modal sosial menjadi kekuatan utama bangsa yang harus terus dipelihara. Modal sosial tersebut mencakup gotong royong, kepedulian, kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi masyarakat.
Karena itu, keberadaan LPM dinilai sangat strategis dalam mengawal program prioritas Presiden. LPM diharapkan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Djamari menambahkan LPM memiliki peran penting mendukung berbagai agenda strategis pemerintah. Agenda tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan nasional dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. LPM juga mendukung hilirisasi sektor pertanian dan perikanan.
Selain itu, LPM mendukung pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dan pengentasan kemiskinan. LPM juga berperan meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga tingkat desa.
Djamari mengingatkan LPM agar senantiasa menjaga independensi dan integritas organisasi. Menurutnya, LPM harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
"Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun golongan. Dengan demikian, LPM mampu menjadi perekat persatuan nasional," jelasnya.
"Melalui kolaborasi, partisipasi, gotong royong, dan kepercayaan, kita menjaga stabilitas. Kita juga memperkuat persatuan serta mewujudkan Indonesia yang maju, aman, dan berdaulat," sambungnya.
Djamari menambahkan pemerintah terus membuka ruang kolaborasi bersama masyarakat. LPM RI termasuk elemen masyarakat yang akan terus dilibatkan pemerintah.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Djamari, sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi semakin penting.
"Semakin kuat sinergi tersebut, semakin kokoh fondasi pembangunan nasional. Fondasi kuat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia maju, inklusif, dan berdaya saing," tutupnya.
(anl/ega)
