Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sektor ini menjadi instrumen penentu dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan masa depan Indonesia.
"Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah. Pendidikan adalah investasi peradaban. Kalau kita ingin mengubah masa depan Indonesia, kita harus mulai dari ruang kelas," tegas Ibas dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).
Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk Sekolah Berkualitas, SDM Berkualitas: Investasi Pendidikan untuk Indonesia Emas dalam RAPBN 2027. Acara penuh gagasan tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ibas, pembahasan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 tidak boleh dilihat dari besaran nominal alokasinya semata. Ia mengingatkan perbaikan pendidikan ini harus berakar kuat dari ruang kelas.
Setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor pendidikan wajib memiliki manfaat jelas bagi rakyat. Indikator keberhasilan harus mampu mengubah jalan hidup anak-anak Indonesia.
"Pertanyaannya sederhana: apakah anak belajar lebih baik, apakah guru lebih kuat, apakah sekolah lebih aman, dan apakah anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama? Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa banyak yang dibelanjakan, tetapi berapa banyak masa depan anak yang berhasil kita ubah," ujarnya.
Ibas turut mengapresiasi langkah pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan dan merevitalisasi sekolah. Namun, ia mengingatkan proses revitalisasi tidak boleh berhenti hanya pada perbaikan fisik bangunan.
"Jangan hanya membangun ruang kelas. Kita harus membangun ruang untuk bermimpi. Sekolah yang aman, bersih, dan berkualitas bukan kemewahan. Itu adalah hak setiap anak Indonesia," katanya.
Selain sekolah, Ibas mendorong guru menjadi fokus utama investasi pemerintah saat ini. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik wajib berjalan selaras dengan kompetensinya.
"Guru harus menjadi investasi utama. Kesejahteraan harus berjalan bersama peningkatan kompetensi. Kita ingin guru bukan hanya hadir di kelas, tetapi mampu menjadi penggerak utama peningkatan kualitas pembelajaran," ujarnya.
Diskusi ini juga menyoroti tantangan adaptasi perubahan teknologi seperti perkembangan artificial intelligence (AI). Guru dinilai sangat berperan dalam mengajarkan cara berpikir kritis dan etis saat siswa berhadapan dengan teknologi.
"AI bisa memberikan jawaban. Tetapi guru mengajarkan pertanyaan apa yang layak ditanyakan," katanya.
Oleh karena itu, generasi muda harus dipersiapkan matang untuk menjadi inovator yang andal. Mereka diharapkan tidak sekadar menjadi konsumen di pasar digital global.
"Kita tidak ingin generasi Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi. Kita ingin mereka menjadi pencipta teknologi. Bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan pekerjaan," tegasnya.
Ibas kemudian memaparkan lima arah kebijakan utama bagi penyusunan pendidikan dalam RAPBN 2027. Salah satu fokusnya adalah memastikan kesempatan pendidikan setara bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.
"Tempat lahir boleh berbeda. Kesempatan untuk memiliki masa depan tidak boleh berbeda," ujarnya.
Lebih jauh, APBN harus dipandang sebagai alat perjuangan nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Pembahasan anggaran pendidikan dituntut memastikan setiap rupiah memiliki dampak terukur.
"APBN bukan sekadar angka. APBN adalah alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik," katanya.
Masukan dari berbagai pakar dan akademisi diharapkan mampu menyempurnakan kualitas kebijakan RAPBN 2027. Investasi pendidikan ini dipastikan akan sangat menentukan kesejahteraan nasional ke depannya.
"Sekolah berkualitas melahirkan SDM berkualitas. SDM berkualitas melahirkan produktivitas. Produktivitas melahirkan daya saing. Dan daya saing melahirkan kesejahteraan," ujarnya.
Ia kembali menegaskan misi mencapai visi besar negara tidak bisa ditunda hingga bertahun-tahun kemudian.
"Indonesia Emas 2045 tidak dimulai pada tahun 2045. Indonesia Emas dimulai dari ruang kelas hari ini," pungkasnya.
Pandangan Ibas ini turut didukung oleh para pakar dan perwakilan legislatif yang hadir. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan mengingatkan batas konstitusional alokasi 20 persen anggaran pendidikan bukanlah ukuran tunggal keberhasilan.
"Pendekatannya jangan terjebak pada input oriented policy, tetapi outcome oriented policy," ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kapoksi Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menyoroti realita kesejahteraan guru di lapangan. Padahal, mandat anggaran pendidikan telah diamanatkan dengan porsi yang sangat besar.
"Dengan angka mandatory spending 20 persen, semestinya guru dan dosen kita sejahtera - tidak ada lagi cerita gaji guru lima ratus ribu. Tetapi realitanya masih seperti itu," tegas Sabam.
(ega/ega)
