Jakarta - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menitipkan empat pesan penting untuk dilaksanakan oleh para pengelola Barang Milik Negara (BMN) Sekolah Rakyat lantaran masa depan para siswa ada di tangan mereka.
"Yang kita kelola bukan sekadar barang, tetapi harapan anak-anak Indonesia," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara bagi Pengelola BMN Sekolah Rakyat Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusdiklatbangprof Kemensos di Bekasi, Rabu (6/5).
Kepada para peserta pelatihan, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan dan layanan sosial bagi anak-anak dari keluarga rentan, khususnya desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara tertib, profesional, dan sesuai aturan.
"Ini adalah gagasan sekaligus program strategis Presiden Prabowo sebagai bagian dari proses pengentasan kemiskinan. Sekolah Rakyat dirancang untuk memotong mata rantai kemiskinan," katanya.
Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan empat poin penting dalam pengelolaan BMN Sekolah Rakyat. Pertama, mengubah cara pandang terhadap BMN sebagai instrumen layanan negara.
"BMN bukan sekadar urusan administrasi dan inventaris, tetapi instrumen layanan negara," tegas Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan setiap aset seperti tempat tidur, laptop, hingga gedung sekolah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan siswa.
Kedua, memastikan tata kelola yang tertib dan akuntabel. Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat telah menjadi sorotan publik, sehingga pengelolaan harus dilakukan secara rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Administrasi harus rapi, pencatatan harus lengkap, pengelolaan harus tertib, dan pengadaan harus akuntabel. Catat apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu catat," pesan Gus Ipul.
Ketiga, merespons cepat setiap evaluasi dan temuan. Gus Ipul mengingatkan temuan bukan untuk menyalahkan, tetapi menjadi alarm perbaikan.
"Kalau ada masalah, cepat diidentifikasi, cepat dilengkapi, cepat dibenahi, dan jangan diulangi," kata Gus Ipul.
Keempat, membangun budaya tertib dan transparan sejak awal. Gus Ipul menekankan bahwa banyak masalah besar birokrasi berawal dari hal kecil yang diabaikan.
Selain itu, transparansi menjadi kunci perlindungan bagi negara dan pengelola.
Sebagai penegasan, Gus Ipul mengingatkan BMN pada dasarnya adalah milik rakyat yang harus dijaga sebagai amanah.
"Negara sudah hadir penuh untuk siswa Sekolah Rakyat. Pastikan semua itu tercatat, terawat, dan bermanfaat," jelas Gus Ipul.
"Jaga aset negara seperti menjaga amanah rakyat. Jangan wariskan masalah administrasi ke tahun berikutnya. Yang kita kelola bukan sekadar barang, tetapi harapan anak-anak Indonesia," sambungnya.
Pelatihan ini diikuti oleh 332 peserta yang terdiri dari 166 wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan 166 pengelola barang/BMN dari Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pedoman pengelolaan BMN sekaligus meningkatkan kapasitas peserta dalam penatausahaan aset, termasuk kemampuan mengidentifikasi risiko, temuan, serta melakukan evaluasi pengelolaan BMN.
Sebagai informasi, hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Sosial RI (Wamensos) Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Robben Rico, serta jajaran petinggi Kemensos lain. (akd/ega)
