Jakarta -
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mengantisipasi meningkatnya risiko saat musim kemarau. Sejumlah upaya dilakukan, mulai dari patroli di wilayah rawan, pemantauan kondisi tutupan hutan, edukasi masyarakat, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dodit Ardian Pancapana mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menekan potensi karhutla sedini mungkin. Menurutnya, pencegahan perlu diperkuat seiring kondisi cuaca yang semakin kering.
"Kami bersama berbagai pihak terus mengintensifkan patroli berkala di wilayah rawan, memantau kondisi tutupan hutan, menggalakkan sosialisasi edukatif, serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi meminimalkan risiko karhutla," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghindari pembakaran sampah di sekitar kawasan hutan, memastikan sisa api unggun benar-benar padam, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan.
Jika menemukan indikasi atau titik api, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada instansi terdekat.
Kewaspadaan perlu ditingkatkan karena cuaca kering, curah hujan rendah, serta menurunnya kadar air vegetasi membuat kawasan hutan dan lahan lebih rentan terbakar. Sebagian besar kejadian karhutla di Indonesia juga tercatat akibat kelalaian dan aktivitas manusia.
Dampak kebakaran tidak hanya merusak vegetasi. Karhutla juga dapat mengancam habitat satwa liar, merusak kualitas tanah, mempercepat emisi gas rumah kaca, serta memicu asap yang menurunkan kualitas udara dan berdampak pada kesehatan warga, khususnya anak-anak dan lansia.
"Menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan, penyedia air bersih, dan penyerap karbon merupakan tanggung jawab bersama," tegasnya.
Upaya pencegahan juga dilakukan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk mengantisipasi karhutla, terutama saat memasuki musim kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Jabar Teten Ali mengatakan langkah tersebut mencakup peningkatan pemantauan wilayah rawan kebakaran, penyebaran informasi peringatan dini, serta penguatan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat.
BPBD juga meningkatkan edukasi agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok di area kering, serta lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.
"Kesiapsiagaan personel dan peralatan penanganan kebakaran juga terus diperkuat agar dapat melakukan respons cepat apabila terjadi kejadian," pungkasnya.
Melalui sinergi berbagai pihak, BPBD Jawa Barat berupaya mengurangi risiko kebakaran lahan sekaligus memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan.
Sebagai informasi, berdasarkan data BPBD Jabar per 10 Agustus 2026 tercatat 90 kejadian karhutla di 72 kecamatan di Jawa Barat. Kabupaten Sumedang menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 16 kejadian, disusul Kabupaten Majalengka dengan 11 kejadian dan Kabupaten Bandung sebanyak 8 kejadian.
(anl/ega)
