Jakarta -
Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya menyepakati Nota Kesepakatan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Peningkatan perekonomian masyarakat hingga penanganan banjir menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan anggaran tersebut.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Surabaya yang dipimpin Ketua DPRD Syaifuddin Zuhri, hari ini. Rapat turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni, Laila Mufidah, Bakhtiar Rifai, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, anggota DPRD, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Syaifuddin mengatakan pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD 2027 harus dituntaskan pada Agustus sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, proses tersebut tetap harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sesuai dengan PP dan Permendagri, Agustus harus selesai. Maka tentunya kita dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan kaidah aturan dan kepentingan masyarakat menjadi satu prioritas utama. Terutama memaksimalkan APBD untuk pro rakyat," kata Syaifuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (14/7/2026).
Menurut Syaifuddin, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam rancangan APBD Surabaya 2027. Anggaran juga diarahkan untuk mendukung penanganan banjir serta penguatan ekonomi kerakyatan.
"Jadi masyarakat ini harus berimbang dalam peningkatan APBD. Termasuk penyelesaian banjir yang disampaikan oleh Pak Wali. Termasuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan SWK (Sentra Wisata Kuliner)," ujarnya.
Syaifuddin juga meminta Pemkot Surabaya mengkaji kembali konsep pengembangan SWK. Menurutnya, pengembangan SWK tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi harus memiliki daya tarik agar kembali ramai dikunjungi masyarakat.
"Jangan hanya nampaknya berjualan, tapi bisa menjadi magnet. Jangan berjualan sama, rombongan harus tentatif dan mengajak peran seniman bisa ditampilkan di situ," lanjutnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proyeksi APBD Surabaya 2027 berada di kisaran Rp 15 triliun. Namun, angka tersebut masih dapat berubah karena Pemkot Surabaya masih menunggu kepastian Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
"Jadi kita masih merencanakan dengan kembalinya TKD, termasuk dengan Dana Bagi Hasil yang akan diturunkan tahun ini. Jadi kita menghitung dengan tahun yang ini, sekaligus dengan perhitungan sebelumnya, maka kita sekitar Rp 15 T-an," kata Eri.
Eri menyebut sejumlah program akan menjadi prioritas dalam APBD 2027, di antaranya penanganan genangan, pengaspalan jalan, dan peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU).
"Jadi 2027 terkait pengaspalan jalan. Yang kedua terkait penerangan jalan umum. Yang ketiga, (penanganan) genangan air. Jadi prioritas kita itu, maka kita lakukan hal itu," ujarnya.
Menurut Eri, Pemkot Surabaya akan memusatkan anggaran pada persoalan-persoalan yang dinilai paling mendesak agar penanganannya lebih optimal.
"Maka yang satu genangan, yang kedua adalah pengaspalan jalan. Setelah itu baru titik yang lainnya berjalan," tegasnya.
(anl/ega)
