Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mempercepat pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tou Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Langkah ini dilakukan untuk memetakan kondisi riil kawasan perbatasan sekaligus menyusun rekomendasi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, mengatakan pengukuran IPKP menjadi dasar sinkronisasi program lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
"Pengukuran IPKP ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, kawasan Tou Lumbis memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari rumput laut, kelapa sawit, batuan mulia jenis blue safir, hingga ubi kayu. Namun, potensi tersebut dinilai belum memberikan nilai tambah optimal karena sebagian besar hasil produksi masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Menurutnya, pengembangan hilirisasi menjadi solusi penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat perbatasan. BNPP RI pun mendorong pengolahan komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah seperti rumput laut olahan dan tepung tapioka berbahan dasar ubi kayu.
"Kawasan Tou Lumbis memiliki peluang ekonomi yang besar. Karena itu, perlu didorong pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui peningkatan kualitas produksi, pelatihan masyarakat, hingga penguatan keberlanjutan bahan baku agar mampu menarik investasi dan membuka peluang ekspor," sambungnya.
BNPP RI juga menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap produk asal Sabah, Malaysia, terutama untuk kebutuhan pokok. Kondisi tersebut diperparah dengan masih adanya peredaran barang ilegal yang dinilai berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
Edfrie menilai, penguatan regulasi dan tata kelola ekspor-impor menjadi langkah penting agar arus barang di wilayah perbatasan lebih terkendali dan mampu memberikan keberpihakan terhadap produk lokal.
Selain persoalan ekonomi, BNPP RI mencatat masih maraknya aktivitas lintas batas ilegal, termasuk pekerja migran non-prosedural yang memanfaatkan jalur tidak resmi atau 'jalan tikus'. Keterbatasan sarana pengawasan seperti belum tersedianya kapal patroli dan fasilitas keimigrasian yang memadai juga menjadi tantangan pengendalian wilayah perbatasan.
"Penguatan peran TNI, Polri, dan Imigrasi harus dibarengi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar pengawasan kawasan perbatasan dapat berjalan optimal," tegas Edfrie.
Di sisi lain, BNPP RI menilai layanan dasar di Tou Lumbis masih terbatas, mulai dari akses kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung seperti jalan dan dermaga. Wilayah ini juga disebut rawan banjir dan longsor sehingga membutuhkan perhatian khusus, termasuk rencana relokasi di kawasan berisiko tinggi.
Sebagai tindak lanjut, BNPP RI menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pelatihan dan sertifikasi pengolahan rumput laut, pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan CSR, peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan tenaga kesehatan di kawasan PLBN, hingga hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan dan kuota khusus.
BNPP RI juga akan mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan melalui dukungan teknologi, pembiayaan, dan kemitraan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan sinkronisasi program berjalan efektif.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menyambut baik pelaksanaan pengukuran IPKP yang dilakukan langsung oleh tim BNPP RI di lapangan.
"Tau Lumbis merupakan salah satu kawasan strategis di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kami di daerah tentu menyambut baik pengukuran IPKP ini sebagai instrumen evaluasi sekaligus pemetaan kebutuhan pembangunan ke depan," katanya.
Melalui percepatan pengukuran IPKP ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang aman, maju, dan berdaya saing, sekaligus memastikan potensi Tou Lumbis dapat berkembang optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Simak juga Video 'BNPP Sebut Ada 3 Desa di Nunukan Sebagian Masuk Malaysia':
(ega/ega)
