Jakarta -
Anggota MPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq menilai keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup diukur dari banyaknya capaian yang dilaporkan. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan pemerintah adalah dampak kebijakan terhadap kesejahteraan dan rasa keadilan masyarakat.
Hal itu disampaikan Maman menanggapi pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Maman mengapresiasi sejumlah capaian yang disampaikan Prabowo. Namun, dia mengingatkan pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan hingga efektivitas program pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan panjangnya daftar capaian, tetapi seberapa nyata kesejahteraan dan rasa keadilan dirasakan rakyat," ujar Maman, dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).
Dia mengatakan berbagai kebijakan pemerintah perlu dikawal agar tidak berhenti pada tataran program. Menurutnya, implementasi kebijakan harus memberikan hasil konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
Maman juga menilai arah pemerintahan Prabowo telah terlihat melalui upaya menjaga stabilitas dan melanjutkan pembangunan. Namun, konsistensi antara visi, kebijakan, dan hasil tetap menjadi hal penting yang harus dijaga seluruh jajaran pemerintah.
"Yang penting adalah memastikan seluruh jajaran birokrasi menjaga konsistensi antara visi, kebijakan, dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat," urainya.
Ia juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang tetap tenang dalam menghadapi berbagai kritik terhadap pemerintahannya yang banyak beredar di media sosial. Menurutnya, keteguhan tersebut menunjukkan sikap kepemimpinan yang tidak mudah terpengaruh oleh dinamika opini publik.
"Presiden tidak boleh menjadikan opini media sosial sebagai satu-satunya ukuran dalam mengambil kebijakan. Kritik harus didengar, tetapi keputusan negara harus berpijak pada data, kepentingan rakyat, konstitusi, dan visi jangka panjang," tegasnya.
Mengenai gaya penyampaian pidato Presiden Prabowo yang dinilai lebih textbook dan minim improvisasi, ia memandangnya sebagai pilihan komunikasi politik. Menurutnya, pidato kenegaraan memang membutuhkan ketepatan pesan, kehati-hatian, dan konsistensi dalam menyampaikan arah kebijakan pemerintah.
"Namun, ke depan akan lebih kuat jika ketegasan substansi berpadu dengan sentuhan personal dan improvisasi, sehingga pesan Presiden terasa lebih dekat dengan emosi dan pengalaman rakyat," harapnya.
(akn/ega)
