Jakarta -
Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Charles Honoris, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan terkait pembengkakan ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Charles mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dihentikan sementara saat libur sekolah.
"Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp 1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar," kata Charles kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Charles mengatakan libur sekolah mendatang sebaiknya dimanfaatkan untuk menghentikan sementara program MBG. Hal ini dilakukan untuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.
"Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Evaluasi ini penting agar pemerintah bisa melihat secara objektif apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki," ungkapnya.
Komisi IX DPR pun meminta pemerintah melakukan audit seluruh dapur SPPG yang beroperasi. Dengan demikian, lanjutnya, kasus keracunan terhadap siswa pun bisa dihindari.
"Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya. Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen," kata dia.
"Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Karena itu keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama," tambahnya.
Ia berharap parameter keberhasilan program MBG tak hanya diukur dari berapa banyak penerima manfaat atau berapa besar anggaran yang dibelanjakan. Yang penting, katanya, program tersebut berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan.
"Jadi menurut saya, momentum libur sekolah ini sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh," kata legislator PDIP ini.
"Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara. Program yang baik adalah program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka penerima manfaat yang besar," sambungnya.
Pernyataan Zulhas
Zulkifli Hasan mengungkap pembengkakan 13 ribu lebih titik SPPG atau dapur MBG. Angka itu gabungan dari dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan luar wilayah 3T.
Zulhas mengatakan pembengkakan titik dapur MBG ini terkait kasus dugaan jual beli titik. Di luar wilayah 3T, diproyeksikan awal ada 21 ribu dapur, namun data terbaru terdapat 27.877 titik.
"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).
Dia mengatakan ada rencana 2.000 titik SPPG di daerah 3T. Namun, dalam temuannya, terdapat 8.617 titik.
(dwr/amw)
