Pidato Puan di Paripurna DPR: Soroti Haji hingga Posisi Dubes yang Belum Terisi

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu yang menjadi fokus perhatian anggota dewan di masa sidang IV tahun 2024-2025. Puan menyoroti permasalahan ibadah haji 2025 hingga posisi duta besar (Dubes) untuk negara sahabat yang belum terisi.

Hal itu disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Puan menerangkan ada sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR.

Isu-isu itu terkait tingginya angka pengangguran di Indonesia. Tak hanya itu, Puan juga menyoroti adanya permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.

"Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025," kata Puan dalam pidatonya.

Puan mengatakan anggota dewan juga menyoroti pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara konflik. Puan menyebut posisi duta besar di negara sahabat juga belum terisi.

"Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, permasalahan ojek online, pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, dan posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi," tambahnya.

Dalam masa sidang ini, Puan menyebut DPR akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU tersebut terdiri dari tiga usulan DPR, tiga usulan pemerintah, dan dua RUU dari daftar kumulatif terbuka.

Adapun tujuh di antaranya merupakan RUU carry over dari periode keanggotaan DPR sebelumnya. Puan memastikan pembahasan RUU di DPR akan berjalan transparan.

"Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang," tuturnya.

DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Ia menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian.

"Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional," papar Puan.

"KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis," tambahnya.

Sementara dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan menyebut DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat. Pihaknya juga akan melakukan lawatan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.

"Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan," imbuhnya.

(dwr/whn)