Jakarta -
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas Rancangan APBN 2026. Said mengatakan pembahasan RAPBN itu buntut adanya perang Iran dan Israel.
"Nanti Menteri Keuangan akan di Paripurna untuk merespons, memberikan jawaban, tanggapan atas pelbagai pandangan fraksi-fraksi. Setelah itu kami akan raker dengan Menteri Keuangan soal APBN kita ke depan," kata Said di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
Said mengatakan, agar APBN 2026 kredibel, perlu tercapai pertumbuhan yang ideal. Terlebih, kata dia, saat ini dampak perang Iran dan Israel akan membuat setiap negara waspada terhadap perekonomian dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena memang yang kita lawan sebagai mana yang terjadi tahun ini, tahun depan pun akan sama. Musuh kita adalah ketidakpastian. Setiap negara pasti akan melakukan protect terhadap negaranya sendiri," ujarnya.
"Karena globalisasi nampaknya kehilangan arah. Lalu lintas perdagangan sedemikian buruk. Karena ulahnya Presiden Amerika yang seperti kita alami saat ini. Maka 5,2 sampai 5,3 itulah yang kredibel, sehat dan berkelanjutan," sambung dia.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya bersama pemerintah akan segera membahas Rancangan APBN (RAPBN) 2026 untuk merespons situasi global saat ini. Ia menyoroti secara khusus perang yang berkecamuk di Timur Tengah, termasuk perang Iran-Israel yang semakin panas.
"Tentu saja ke depan ini dalam waktu dekat pemerintah bersama DPR akan segera membahas terkait dengan Rancangan APBN 2026," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).
"Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini, tentu saja terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM, dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan situasi global," sambungnya.
Tonton juga "Penjelasan Sri Mulyani soal Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN 2025 Sebesar 71 T" di sini:
(amw/yld)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini