Menteri LH Ungkap 1,2 Juta Kawasan Lindung di Jabar Beralih Fungsi

6 hours ago 2

Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengungkap sebanyak 1,2 juta hektare kawasan Lindung di Jawa Barat (Jabar) telah hilang. Data tersebut merupakan data tahun 2022.

"Berdasarkan tata ruang terbaru di tahun 2022, maka Jawa Barat kehilangan 1,2 juta hektare kawasan dengan fungsi lindung," kata Hanif kepada wartawan di Bogor, Senin (7/7/2025).

Pada 2010, Hanif mengungkap kawasan tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Namun fungsi areanya berubah pada 2022.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di tahun 2010, kawasan itu masih berfungsi sebagai kawasan lindung, baik lindung setempat dan seterusnya, kawasan rawan bencana dan seterusnya. Tetapi berdasarkan tata ruang yang baru di tahun 2022, maka 1,2 jutanya telah berubah menjadi non-perlindungan area di bawahnya," ungkapnya.

Hanif menyebutkan menyurati Gubernur Jabar terkait hak tersebut. Dia meminta untuk segera melaksanakan arahan menteri pada surat-surat terdahulunya terkait revisi tata ruang.

"Sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, kami telah menyurat kepada Bapak Gubernur untuk segera memimpin review, merevisi tata ruangnya. Karena tata ruang ini sudah benar-benar makan banyak korban jiwa," jelasnya.

Dia menyoroti kawasan aliran Sungai Ciliwung yang kini telah banyak memakan korban sehingga dia meminta Gubernur Jabar segera merevisi tata ruangnya.

"Barusan kemarin berlalu, bulan Maret, beberapa belas keluarga kita meninggal di bantaran Sungai Ciliwung. Kemudian, hari ini terlaporkan ke kami ada tiga orang juga di bantaran daerah sungai Ciliwung. Gubernur untuk segera me-review tata ruangnya," tuturnya.

"Ternyata di tata ruang Jawa Barat ini benar-benar merubah dari yang dimintakan oleh kajian lingkungan hidup strategis, oleh para pemutus kebijakan di Jawa Barat," lanjutnya.

Dia mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelidikan terkait perubahan tata ruang itu. Pihaknya akan mendalami apakah perubahan tersebut dilakukan sengaja atau tidak.

"Kami akan dalami apakah ada kesengajaan atau keteledoran dari perubahan tata ruang Jawa Barat. Kalau kemarin kami masih agak santai dengan menekan, tapi ini sudah tidak bisa ditolelir," pungkasnya.

(rdh/yld)