Andra Soni: Jika Tak Mendesak, Pemprov Banten Tak Perlu Rapat di Hotel

Banten -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memperbolehkan pemerintah daerah (Pemda) menggelar rapat di hotel dan restoran. Gubernur Banten, Andra Soni, mengingatkan jajaannya tidak perlu mengadakan rapat di hotel jika tidak mendesak.

"Saya tunggu surat aja dulu. Kalau tidak terlalu mendesak, kita tak perlu menggunakan juga," ucap Andra di Kota Tangerang, Banten, Selasa (17/6/2025).

Andra menyebut gedung milik Pemprov Banten cukup representatif. Pemprov akan menggelar rapat di hotel jika tidak ada ruangan di gedung Pemprov Banten yang memadai.

"Kan ruang-ruang rapat di Banten juga masih mencukupi. Kecuali kegiatan yang melibatkan lebih banyak orang," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat maupun pertemuan penting digelar di hotel atau restoran.

"Kita harus memikirkan juga hotel-hotel, restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya supply chain makanan, segala macam (yang) kita makan sekarang ini," ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (4/6).

Pesan itu disampaikan Mendagri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6). Kegiatan ini mengusung tema "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia."

Menurutnya, pertemuan di hotel maupun restoran dapat dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektor hospitality.

Tito mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto agar sektor perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa mengurangi anggaran untuk kegiatan di hotel maupun restoran memang boleh dilakukan dalam kondisi efisiensi.

Namun, Pemda juga harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor tersebut. Menurut Tito, mengurangi boleh, tetapi jangan sampai tidak ada alokasi anggarannya sama sekali.

(aik/ygs)