Jakarta -
Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan longsor di delapan kabupaten. Bantuan disalurkan untuk warga terdampak di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, sebagai bentuk kehadiran negara di masa pemulihan.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan duka atas dampak bencana yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan rumah, fasilitas umum, dan sumber penghidupan warga. Ia menekankan pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan harapan dan martabat keluarga terdampak.
"Masih teringat, sedih dan prihatin hingga hari ini pun masih terasa. Namun kini, yang kita jaga adalah semangat menyambut asa untuk bangkit, bersatu, dan bekerja keras membangun kembali Aceh yang kuat, aman, dan lebih tangguh menghadapi masa depan," ungkap Ibas dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ibas juga mengapresiasi Pemerintah Aceh, kepala daerah, aparat, relawan, dan masyarakat yang bergerak cepat sejak akhir 2025. Menurutnya, gotong royong warga menjadi kekuatan penting dalam menghadapi masa sulit.
"Di tengah keterbatasan infrastruktur, semangat gotong royong Aceh terlihat nyata melalui dapur umum, posko pengungsian, serta kerja kolektif dalam menjaga martabat warga terdampak bencana," ungkapnya.
Ia optimistis Aceh dapat bangkit melalui rekonstruksi yang terencana dan berbasis data, sejalan dengan verifikasi BNPB sejak Desember 2025 hingga awal 2026. Ibas juga menyampaikan belasungkawa kepada warga yang kehilangan rumah, lahan, dan mata pencaharian, serta menegaskan kewajiban negara hadir secara adil dan manusiawi.
"Negara wajib memastikan pemulihan berjalan secara adil, manusiawi, dan menghormati martabat korban bencana," tegasnya.
Ia mengajak seluruh elemen di Aceh untuk menjadikan bencana sebagai momentum untuk memperkuat mitigasi dan pembangunan berkelanjutan, termasuk memastikan perlindungan masa depan anak-anak.
"Pemulihan bukan sekadar membangun ulang rumah, tetapi membangun kembali harapan, kepercayaan, serta masa depan anak-anak Aceh yang lebih terlindungi," tambahnya.
Ibas menegaskan MPR RI akan mengawal proses pemulihan agar berjalan sejalan dengan amanat konstitusi. "Aceh tidak sendiri. Dalam semangat kebangsaan, kita pastikan pemulihan berjalan transparan, berkeadilan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling terdampak," ucap Ibas.
"Kita hadir tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa harapan, solidaritas, dan komitmen untuk memastikan Aceh bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih sejahtera," tutupnya.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan kunjungan delegasi Pimpinan MPR RI ke Aceh merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), yang melaporkan dampak banjir bandang dan longsor. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan tindak lanjut pemulihan sekaligus melihat langsung kondisi masyarakat terdampak.
"Beliau (Mualem) menyampaikan berbagai kebutuhan untuk pemulihan pascabencana. Kedatangan kami ke Aceh ini adalah untuk menindaklanjuti laporan tersebut sekaligus melihat langsung kondisi di lapangan," lanjut Muzani.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melaporkan masih ada puluhan ribu warga di pengungsian sehingga percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dibutuhkan.
"Pengungsi saat ini 17.000 sekian KK tinggal yang saat ini masih mengungsi atau dengan jiwa lebih kurang 69 atau 70.000 jiwa pengungsi," sebutnya.
Ia menyebut bencana merusak fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, sekolah, dayah, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur dan sektor ekonomi masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa bencana turut berdampak pada beberapa provinsi di Sumatera dan pemerintah pusat terus berkoordinasi lintas kementerian/lembaga agar percepatan pemulihan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, khususnya untuk Aceh.
Pemerintah Aceh menyampaikan sejumlah kebutuhan percepatan pemulihan, antara lain distribusi bantuan ternak sapi meugang, dukungan kelistrikan bagi 13 desa terdampak melalui penyediaan genset, percepatan pembangunan hunian sementara termasuk dukungan skema dana tunggu, hingga usulan pembiayaan BPJS bagi korban bencana ditanggung melalui APBN. Aceh juga menekankan perlunya juklak dan juknis khusus penanganan korban banjir, serta percepatan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk memastikan layanan dasar, kepastian hunian, dan pemulihan sosial-ekonomi berjalan cepat dan terukur.
Menanggapi hal itu, MPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemulihan Aceh sekaligus mengapresiasi kerja Kepala Satgas, BNPB, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat. MPR RI juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket perlengkapan ibadah untuk membantu masyarakat terdampak menghadapi masa pemulihan sekaligus menyambut Ramadhan.
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan MPR RI, antara lain Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, dan A.M. Akbar Supratman, serta Plt. Sekjen MPR RI Siti Fauziah. Turut hadir pimpinan dari seluruh fraksi di MPR RI, yaitu Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Hadir pula perwakilan DPD RI Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, perwakilan Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan. Dari pemerintah Aceh dan daerah terdampak, kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, Bupati Bireuen H. Mukhlis, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Wakil Bupati Aceh Timur Teuku Zainal Abidin, Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri, Wakil Bupati Bener Meriah Ir. Armia, serta Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Drs. Mursyid.
(ega/ega)
