Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pentingnya membangun fondasi pendidikan nasional, salah satunya dengan memperhatikan aspek rekrutmen guru. Hal itu bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan bangsa dan berdaya saing global.
"Rekrutmen guru memang pintu masuk yang krusial sebagai bagian upaya perbaikan sektor pendidikan, seperti yang ditekankan Presiden. Tetapi, tujuan akhirnya harus jelas, sistem pendidikan kita harus menghasilkan SDM yang mampu menjawab tantangan global yang dihadapi saat ini dan mendatang," ujar Lestari, Senin (21/9/2026).
Presiden RI Prabowo Subianto dalam Program Presiden Prabowo Menjawab menegaskan bahwa perbaikan pendidikan nasional harus dimulai dari rekrutmen guru. Presiden menyoroti pentingnya objektivitas dalam pengangkatan guru dan mewacanakan pengembalian kewenangan rekrutmen ke pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lestari menilai persoalan yang diangkat Presiden merupakan cerminan dari salah satu masalah mendasar terkait tata kelola yang kita hadapi, saat ini. Padahal pendidikan nasional saat ini menghadapi tantangan dan persoalan dari hulu hingga hilir yang membutuhkan perbaikan.
Dia mengingatkan bahwa pembahasan RUU Sisdiknas yang tengah berjalan saat ini merupakan momentum strategis untuk menata ulang sistem pendidikan secara menyeluruh.
"Jangan sampai kita hanya memperbaiki hulu, yaitu sisi rekrutmen, tanpa memastikan hilirnya, yaitu kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan zaman," ungkapnya.
Berdasarkan laporan Human Development Report 2025 yang dirilis UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia berada di peringkat ke-6 di Asia Tenggara dengan nilai 0,728, di bawah Singapura (0,946), Brunei Darussalam (0,837), Malaysia (0,819), Thailand (0,798), dan Vietnam (0,766).
Selisih Indonesia dengan Vietnam mencapai 0,038 poin dan dengan Malaysia mencapai 0,091 poin. Namun, yang perlu dicermati, jarak Indonesia dengan Filipina (0,720) di peringkat ke-7 hanya sekitar 0,008 poin. Artinya, posisi Indonesia sangat rentan tergeser jika tidak ada percepatan perbaikan kualitas SDM.
Angka HDI UNDP (skala 0-1) berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan skala 0-100. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia versi BPS pada 2025 mencapai angka 75,90.
"Keduanya memiliki metodologi berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung," jelasnya.
Menurutnya, kesenjangan tersebut merupakan alarm bahwa fondasi pembangunan SDM nasional masih rapuh.
"Kita tidak bisa menutup mata. Jika kita ingin bersaing, kualitas SDM kita harus melompat. Ketertinggalan ini menuntut reformasi pendidikan yang tidak setengah-setengah, dari hulu hingga hilir," jelasnya.
Dia juga menyoroti pentingnya memastikan anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran, jangkauan bagi kelompok rentan, serta ketepatan skema pembiayaan perlu terus dievaluasi.
Menurutnya, ukuran keberhasilan perbaikan pendidikan tidak cukup dilihat dari peringkat indeks makro, tetapi harus dibuktikan dengan capaian kompetensi lulusan.
Hal ini terlihat dari skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata OECD, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang belum optimal, serta masih tingginya angka pengangguran terbuka lulusan SMK dan SMA.
"Pendidikan inklusif dan berkualitas adalah kunci peningkatan daya saing bangsa. Setiap anak Indonesia harus memiliki kompetensi yang relevan, bukan hanya sekedar ijazah, tetapi keterampilan yang bisa bersaing di panggung global," pungkasnya.
(akn/ega)
