Jakarta -
Fraksi PDI Perjuangan menerima audiensi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), petani, hingga nelayan terkait kondisi lingkungan yang dihadapi masyarakat. Dalam pertemuan ini, sejumlah perwakilan komunitas hingga masyarakat terdampak kerusakan lingkungan meminta langkah konkret dari DPR RI.
Pertemuan berlangsung di ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026). Hadir dalam rapat ini Sekretaris Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana, hingga anggota Komisi III DPR Mercy Chriesty Barends.
"Kami aksi hari ini bertepatan dengan Hari Keadilan Ekologis bersama komunitas. Kami bersama bapak-bapak ini, ibu-ibu di tingkat tapak, komunitas-komunitas yang selama ini bermasalah dengan perizinan, dengan PSN, dengan korporasi di berbagai sektor," kata Pengurus Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eknas WALHI, Dana Prima Tarigan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut pihaknya bersama masyarakat yang tergabung dalam beberapa kelompok menyuarakan bahaya bencana ekologis. Ada juga pihak yang terdampak konflik lahan hingga korporasi yang mengesampingkan masalah ekologis.
"Ada pesisir, nelayan, petani, ya. Ada juga masyarakat di kota yang digusur," ujar Dana.
Ia menyebut WALHI juga menyampaikan rekomendasi berkaitan dengan TAP MPR. Ia berharap pokok haluan negara tersebut dapat memberikan keadilan ekologis.
"Tentang TAP MPR yang kami jadikan sebagai kompas keadilan ekologis untuk semua regulasi yang ada. Karena menurut kami, permasalahan utama dari semua yang dihadapi bapak, ibu, komunitas, dan saudara-saudara kita ini adalah perizinan," tambahnya.
Kholid Mikdar dari Front Kebangkitan Petani Nelayan Banten Utara menceritakan wilayahnya yang sempat terdampak pembuatan pagar laut. Ia menyinggung pembuatan pagar laut yang dapat mengganggu mata pencaharian warga.
"Karena bagaimanapun, perubahan tata ruang ini tidak mengindahkan daya dukung dan daya tampung. Sawah kami masih tumbuh padi, laut kami masih menghasilkan ikan. Jangan sampai kemudian kami seperti peta di atas meja, dicorat-coret sembarangan. Kemudian di situ ada kongkalikong masalah sertifikat HGU segala macam. Masa iya ada sertifikat di atas laut? Kan logikanya tidak jelas ini," ucapnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan warga Aceh mendorong adanya percepatan pemulihan di wilayahnya pascabencana. Ia meminta perusahaan perusak lingkungan diberi sanksi tegas.
"Nah, kami menyampaikan ini kepada Bapak-Ibu agar kiranya bisa mendorong percepatan rehab-rekon pada bencana ekologis. Kemudian selanjutnya, evaluasi perusahaan-perusahaan sampai tuntas, Pak," kata dia.
Dolfie mengatakan setiap masukan akan ditindaklanjuti ke komisi terkait. PDIP menegaskan akan memverifikasi aduan dari warga tersebut.
"Ya, karena tadi kebetulan yang hadir juga mewakili komisi-komisi terkait, tentu dengan pertemuan ini mereka bisa langsung mempertanyakan kepada mitra-mitra komisinya. Pokoknya semua yang disampaikan akan kita tindak lanjuti sesuai dengan mitra masing-masing komisi," ucap Dolfie.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI tersebut mengatakan pihaknya juga sudah mendalami proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang sempat terjadi di Sumatra. Ia menyatakan sebenarnya tidak ada masalah anggaran terkait proses tersebut.
"Tapi kalau di komisi sih sudah didalami hal-hal tersebut tentang rehab-rekon di Sumatra khususnya, ya. Sudah kita sampaikan kepada pemerintah dan dijawab oleh Menteri Keuangan bahwa untuk rehab-rekon tersedia dananya, tidak ada masalah soal dana," imbuhnya.
(dwr/dek)
