Jakarta -
Ketua Umum Tim Pembina (TP) Posyandu, Tri Tito Karnavian, mendorong percepatan sosialisasi registrasi Posyandu sebagai upaya memperkuat pelayanan masyarakat hingga tingkat desa. Registrasi dinilai penting agar keberadaan dan pengelolaan Posyandu lebih tertata serta dapat mendukung pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Posyandu yang selama ini dikenal sebagai tempat pelayanan bagi ibu hamil, bayi, dan anak kini memiliki cakupan peran yang lebih luas. Hal tersebut disampaikannya saat acara Sosialisasi Kebijakan Registrasi Posyandu di Pendopo Kesultanan Ternate, Maluku Utara, Rabu (2/9/2026).
"Posyandu ini sebenarnya lembaga yang sudah cukup dikenal. Dulu Posyandu melayani ibu-ibu hamil, anak-anak, bayi dan lain-lain. Tetapi saat ini ternyata Posyandu mempunyai visi yang bisa lebih besar untuk melayani masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/202).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan Posyandu saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi telah berkembang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perluasan peran tersebut menuntut Posyandu memiliki tata kelola dan pendataan yang lebih baik.
Ia menilai pentingnya data yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih rinci. Menurutnya, data pembangunan tidak cukup hanya menunjukkan angka agregat, tetapi perlu menjangkau masyarakat secara langsung melalui data berdasarkan nama dan alamat.
Ia menilai data pembangunan juga perlu disajikan secara lebih rinci. Menurutnya, data berupa angka agregat seperti jumlah stunting dan tingkat kemiskinan belum cukup untuk memastikan pelayanan menjangkau masyarakat secara tepat sasaran. Karena itu, pendataan perlu diarahkan hingga tingkat nama dan alamat.
"Pendataan itu biasanya angka. Misalnya, angka stunting di daerah ini sekian jumlahnya, angka kemiskinan masyarakat sekian. Tetapi untuk mencapai by name by address, masyarakat harus benar-benar terhubung dengan pelayanan," katanya.
Ia menjelaskan penguatan pelayanan masyarakat membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, termasuk melalui musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan warga. Dukungan tersebut juga perlu diikuti dengan penganggaran yang sesuai agar program Posyandu dapat berjalan dan memberikan manfaat secara nyata.
Ia juga meminta para kepala desa memberikan perhatian terhadap keberadaan dan pengelolaan Posyandu di wilayahnya. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena Posyandu berada paling dekat dengan masyarakat dan dapat membantu pemerintah menjangkau kebutuhan warga secara lebih langsung.
Ia menilai penguatan Posyandu harus diikuti oleh perubahan cara pandang terhadap pelayanan publik. Aparatur dan seluruh unsur yang terlibat perlu menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai orientasi utama sehingga pelayanan tidak berhenti pada konsep dan pendataan, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan warga.
"Konsep-konsep itu harus menghasilkan pelayanan yang nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Kita berharap langkah awal melalui registrasi ini dapat membuat Posyandu terwujud dan berjalan dengan baik," pungkasnya.
Acara sosialisasi registrasi Posyandu ini turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Plt. Sekretaris Umum TP Posyandu Pusat Safriati Safrizal, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nitta Rosalin, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku Utara Rusni Sarbin, para Kepala Bapperinda, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Ternate Marliza M. Tauhid, para camat dan kepala desa, para kader Posyandu, serta seluruh peserta luring maupun daring.
Simak juga Video 'Menko Muhaimin: Tambahan Rp 20 T untuk BPJS Agar Pelayanan Maksimal':
(ega/ega)
