Puan Pastikan DPR Kawal RAPBN 2026 Jawab Kebutuhan Rakyat

Jakarta -

DPR RI menggelar rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Salah satu agendanya membahas terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan Pemerintah.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan DPR akan memastikan RAPBN 2026 betul-betul ditujukan untuk menjawab kebutuhan rakyat. Apalagi di tengah perang tarif perdagangan, konflik geopolitik dan dinamika global lainnya yang dinilai ikut berdampak pada kondisi dalam negeri baik secara ekonomi, politik sosial, dan budaya.

"Merespons hal-hal tersebut maka dibutuhkan kebijakan negara yang tepat dalam mengintervensi situasi sehingga dapat menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dan melindungi kehidupan rakyat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

Lebih lanjut dia mengungkapkan pembangunan nasional saat ini tengah memiliki sejumlah tantangan. Karena itu pemerintah harus memiliki program kerja yang terukur dan terencana.

"Semua inisiatif dalam menyelesaikan tantangan pembangunan nasional, pada akhirnya dibatasi oleh kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu diperlukan program prioritas dan kerja-kerja yang terencana, terukur, dan terkoordinasi," tuturnya.

Puan menyatakan, DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan-kebijakan negara yang diperlukan pemerintah untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

Dalam fungsi legislasi, kata dia, DPR RI akan terus melanjutkan pembahasan terhadap delapan Rancangan Undang Undang yang saat ini masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.

"Dalam membentuk Undang Undang, DPR RI dan Pemerintah berkomitmen untuk terus mengedepankan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation)," ungkap Puan.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained), dan hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dalam proses pembentukan undang-undang," lanjutnya.

Sedangkan melalui fungsi anggaran, Puan menyebut DPR RI telah mengawal pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 serta mencermati pembahasan awal arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2026.

Puan mengungkapkan, realisasi anggaran Triwulan pertama Tahun 2025 masih menunjukkan konsolidasi fiskal di internal pemerintah. Ia mengimbau agar pelaksanaan efisiensi APBN 2025 disertai dengan kinerja yang baik dan transparansi pengelolaannya.

"Setiap rupiah yang digunakan dalam APBN atau yang dihemat adalah uang rakyat yang dititipkelolakan untuk membangun kehidupan rakyat yang sejahtera," tegas Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menyinggung soal KEM-PPKF Tahun 2026 dengan tema 'Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi'. Menurut Puan, tema ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang substansial sehingga Indonesia memiliki kemampuan dan kekuatan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan kekuatan ekonomi nasional.

"Tema tersebut juga sangat relevan dengan tatanan global yang semakin kompleks dan tidak pasti. Dinamika global saat ini semakin menuntut kita untuk tidak dapat bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar global. Kita harus membangun kekuatan dalam negeri," paparnya.

"DPR RI akan terus mencermati agar APBN Tahun Anggaran 2026 dirancang adaptif dan tangguh dalam menghadapi tekanan global sekaligus mampu menjawab kebutuhan rakyat dalam pembangunan nasional," imbuhnya.

Puan lalu menyinggung soal Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang telah disampaikan ke DPR hari ini.

"Pada masa persidangan selanjutnya Alat Kelengkapan Dewan dapat segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut," pesan mantan Menko PMK itu.

Menutup masa persidangan ini, Puan mengapresiasi seluruh anggota DPR RI yang telah bekerja keras untuk mewujudkan harapan rakyat. Ia mengingatkan masyarakat menaruh harapan yang besar atas kerja-kerja konstitusional DPR RI.

"Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia," terang Puan.

Usai penutupan masa sidang hari ini, DPR akan memasuki masa reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 mulai tanggal 28 Mei sampai 23 Juni 2025.

Reses merupakan waktu ketika anggota legislatif melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing di luar masa sidang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat, serta menindaklanjuti usulan yang diajukan.

(prf/ega)