Laporan Keuangan 2024 Kemenbud Dapat WTP, DPR Soroti Pemanfaatan Museum

Jakarta -

Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, bersama jajaran Kementerian Kebudayaan menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I. Rapat ini membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN 2024 dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bersama delapan fraksi anggota Komisi X DPR RI.

Dalam rapat, Fadli Zon memaparkan realisasi anggaran 2024 yang saat itu masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia menjelaskan bahwa laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sejak 3 Februari hingga 9 Mei 2025 dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun Anggaran 2024, yang saat ini seluruh tugas dan fungsinya telah menjadi bagian dari Kementerian Kebudayaan, meraih opini WTP dari BPK RI," jelas Fadli dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025).

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan 2024 tercatat sebesar Rp31,92 miliar atau 60,89% dari target Rp52,42 miliar. Realisasi belanja mencapai Rp2,79 triliun atau 87,48% dari pagu awal Rp3,19 triliun. Setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp357,8 miliar, pagu belanja menjadi Rp2,83 triliun, dengan realisasi sebesar 98,53%.

Capaian sasaran strategis pemajuan dan pelestarian bahasa dan budaya yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 2024 berada di angka 57,13 atau 91,12% dari target 62,70. Kementerian juga telah melaksanakan sejumlah rencana aksi berdasarkan hasil audit tersebut.

"Kita akan maksimalkan rencana aksi, terutama dengan kehadiran birokrasi baru di Kemenbud. Kita harapkan semua program dan kegiatan bisa terlaksana dengan impact yang lebih besar dari yang sekarang," tambah Fadli.

Ia pun berharap agar program Kemenbud ke depan semakin efektif dalam mendukung peningkatan IPK.

"Tentu kita juga menginginkan IPK ke depan semakin tinggi sehingga lebih efektif menjalankan program dan kegiatan," ujarnya.

Paparan Fadli Zon itu pun mendapat tanggapan dan apresiasi dari seluruh fraksi Komisi X DPR RI. Denny 'Cagur' Wahyudi dari Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi keberhasilan Kemenbud meraih opini WTP dan efisiensi anggaran dengan realisasi belanja mencapai 98,53%.

Karmila Sari dari Fraksi Golkar juga ikut memberi apresiasi dan menambahkan pentingnya memaksimalkan peran museum di daerah sebagai bagian dari pengembangan kebudayaan.

"Yang paling sering kita lihat dari koordinasi pemanfaatan museum-museum yang ada di provinsi-provinsi, kenapa tidak dimaksimalkan pemanfaatannya? Sehingga kita lihat nilai persentase atau indikator programnya masih di posisi 40 sampai 60%," ungkapnya.

Komisi X DPR RI turut memberikan sejumlah rekomendasi strategis, seperti peningkatan realisasi anggaran tahun 2025 dengan fokus pada peningkatan IPK serta melakukan evaluasi komprehensif dan merealisasikan rencana aksi atas beberapa temuan BPK RI pada APBN 2024 melalui perbaikan sistem koordinasi dan penyelarasan data, penguatan sistem pengendalian internal, serta penataan pengelolaan aset dan PNBP secara menyeluruh.

Sebagai informasi, turut mendampingi Fadli Zon dalam rapat ini adalah Wakil Menbud Giring Ganesha, Sekjen Bambang Wibawarta, Irjen Kemenud Fryda Lucyana, Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, Dirjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra, serta Pejabat Eselon II, para Staf Khusus, dan Staf Ahli Menbud.

(akn/ega)