Prabowo Minta Pemprov DKI Urunan untuk Proyek Tanggul Laut Raksasa

23 hours ago 7

Jakarta -

Pemerintah akan segera membangun giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir Jakarta hingga Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto meminta Pemprov DKI untuk urunan dana.

"Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan, jadi kalau USD 8 miliar, katakanlah 8 tahun, berarti USD 1 miliar satu tahun," kata Prabowo dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Prabowo lalu menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani di lokasi yang menurutnya terlihat tegang terkait biaya pembangunan proyek tanggul laut raksasa ini. Prabowo lantas menenangkan Sri Mulyani.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menteri keuangan sudah kelihatan tegang. Tenang buk, DKI Nyumbang, DKI setengah pemerintah pusat setengah karena ini untuk DKI sebenarnya," kata Prabowo.

Prabowo menyebut prioritas pembangunan tanggul laut berada di Jakarta, Semarang, hingga Brebes. Menurutnya, tepian laut di wilayah itu sudah mengancam kehidupan rakyat.

"Jadi tanggul utara DKI, kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang. Prioritas kita adalah DKI dan Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes air itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segara," ujarnya.

Prabowo menyebut pembangunan tanggul laut raksasa ini harus dilakukan secara terbuka. Pemerintah menerima jika negara lain ingin membantu.

"Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, Eropa, Timur-Tengah yang mau ikut silakan. Tapi, kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri," ujarnya.

Sesuai perencanaan, Prabowo menyebut tanggul laut akan dibangun dengan panjang 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur. Anggaran yang dibutuhkan sekitar USD 80 miliar dengan target waktu penyelesaian hingga 20 tahun.

"Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa timur mungkin membuuthkan waktu 15 sampai 20 tahun," ujarnya.

(eva/azh)