Presiden Prabowo Subianto membuka peluang merombak kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan keputusan perombakan (reshuffle) kabinet merupakan kewenangan penuh presiden.
"Bagi Golkar, perombakan kabinet adalah wewenang penuh presiden," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (17/9/2026).
Sarmuji meyakini Prabowo memiliki pertimbangan tersendiri terkait kebutuhan kabinet, khususnya dalam upaya mencapai target pemerintahannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden yang tahu kebutuhan timnya untuk dapat mencapai visi-misi dan target yang sudah ditetapkan," ujarnya.
Sarmuji mengatakan, jika terdapat menteri dari Golkar yang masuk evaluasi dan terkena reshuffle, hal itu merupakan konsekuensi yang harus diterima. Ia menegaskan Golkar menyerahkan seluruh keputusan kepada Prabowo.
"Itu konsekuensi jika terkena reshuffle dari menyerahkan seluruhnya kepada kewenangan Presiden. Namun saya sendiri meyakini Presiden sangat perhatian kepada Golkar," tuturnya.
Peluang Rombak Kabinet
Sebelumnya, Presiden Prabowo tidak menutup peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada momentum dua tahun masa pemerintahannya. Prabowo menilai para anggota kabinet semestinya sudah memiliki waktu yang cukup untuk membuktikan kinerja mereka.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026), saat merespons pertanyaan menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Prabowo ditanya mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja jajaran menterinya dan peluang untuk merombak kabinet.
"Atau Bapak merasa bahwa, 'Wah, 2 tahun ini sudah waktunya saya melakukan evaluasi besar-besaran dan merombak kabinet saya'. Artinya, akan ada reshuffle besar-besaran, Pak? Yang mungkin Bapak pertimbangkan gitu ya," tanya Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV Rivana Pratiwi.
"Jadi begini, kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke. Tetapi saya katakan juga kepada tim, ingat ya ibarat kita kesebelasan sepak bola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus pada hal yang mendasar," jawab Prabowo.
Prabowo menerangkan, terdapat sejumlah kementerian yang diistilahkan tidak berada di garis depan. Menteri-menteri itu disebutnya bekerja sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.
"Jadi pada saat ini ada beberapa kementerian yang tentunya istilahnya tidak di garis depan, tetapi mereka mengerti. Dan mereka bekerja sesuai inisiatif masing-masing," ujar Prabowo.
Prabowo menambahkan, reshuffle kabinet terhadap jajarannya diperlukan untuk menempatkan orang di posisi yang tepat. Namun hal itu juga dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan.
"Jadi, kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang bener," katanya.
"Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita nggak hindari kan. Seperti saya nggak tau ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, 'Pak, ini..', ya kan. 'Pejabat ini begini, begini, begini'. Ya, gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan. 'You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan', saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia," lanjutnya.
Rivana kemudian bertanya kembali, menurutnya ada momentum jelang 2 tahun pemerintah Prabowo. Rivana bertanya apakah momentum tersebut pergantian atau evaluasi anggota kabinet.
"Saya kira itu sesuatu yang logis ya, ya kan, 2 tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya," jawab Prabowo.
(amw/isa)
