Jakarta -
Musim kemarau pada 2026 diperkirakan lebih panjang. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 diprediksi mulai meningkat pada Juni.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi karhutla pada 2026. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) pengendalian karhutla yang diselenggarakan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup (LH) RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengutip dari situs resmi BMKG, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan kondisi iklim pada 2026 berpotensi lebih kering dibandingkan normal. Ia menyebutkan adanya indikasi musim kemarau akan datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang.
Ia menyampaikan saat ini kondisi ENSO masih berada pada fase netral. Namun, pada semester kedua 2026, diprediksi berkembang menuju El Nino lemah hingga moderat dengan peluang sekitar 50-80 persen.
"Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena berbeda. Kemarau merupakan siklus klimatologis. Namun, jika terjadi bersamaan dengan El Nino, curah hujan akan jauh berkurang dan kondisi menjadi lebih kering," jelasnya.
Potensi Karhutla Mulai Juni 2026
Hingga awal April 2026, jumlah titik panas (hotspot) di Indonesia tercatat mencapai 1.601 titik. Ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
Adapun potensi karhutla diprediksi mulai meningkat di wilayah Riau pada bulan Juni, kemudian meluas ke Jambi dan Sumatera Selatan, serta berlanjut ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada periode Juli hingga Agustus.
Mitigasi Karhutla dari BMKG
Sebagai upaya mitigasi, BMKG melakukan hal-hal berikut.
1. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan metode pembasahan lahan (rewetting)
Ketika tinggi muka air tanah di lahan gambut mulai menurun, BMKG segera melakukan modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan agar tidak mudah terbakar.
Saat ini, operasi modifikasi cuaca tengah berlangsung di sejumlah wilayah prioritas dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di Riau, operasi yang dimulai sejak 28 Maret 2026 dan direncanakan berlangsung hingga 11 April 2026 telah menunjukkan hasil signifikan.
Sementara itu, operasi di Natuna yang berlangsung pada 1-5 April 2026 juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan curah hujan.
2. Pemantauan dan prediksi iklim secara berkala
3. Pemanfaatan sistem Fire Danger Rating System (FDRS) untuk memetakan tingkat kerawanan kebakaran, pemantauan hotspot dan sebaran asap, serta prediksi potensi pertumbuhan awan hujan sebagai dasar intervensi di lapangan.
4. Memperkuat diseminasi informasi peringatan dini serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas operasi yang telah dilaksanakan.
(kny/imk)
