Jakarta -
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan penataan lahan di kawasan rawan sekitar Plumpang, Jakarta Utara, akan dibahas bersama pihak terkait. Pembahasan itu akan melibatkan pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan pihak Pertamina.
Hal itu disampaikan Nusron usai penyerahan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta, Jumat (13/2/2026). Menurutnya, penanganan kawasan tersebut tidak bisa diputuskan sepihak karena menyangkut aspek keselamatan dan kewenangan lintas pihak.
"Untuk isu Plumpang, nanti kita bahas lebih lanjut. Karena ini isunya sangat sensitif dan harus melibatkan tripartit, antara Pak Gubernur, kami, dengan pihak Pertamina. Kami berdua belum tentu bisa menyelesaikan masalah kalau tidak ada tripartit," kata Nusron.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan rencana pengamanan zona penyangga (buffer zone) di kawasan sekitar depo bahan bakar minyak (BBM) sudah menjadi perhatian sejak beberapa tahun terakhir. Namun pola penataan dan skema penanganannya masih akan difinalkan bersama.
Kawasan yang dimaksud berada di sekitar Depo Pertamina Plumpang yang selama ini dikategorikan sebagai area berisiko tinggi. Karena itu, penataan ruang dan status lahannya perlu dibahas menyeluruh.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pada prinsipnya Pemprov DKI akan mendukung langkah penataan pertanahan yang diinisiasi Kementerian ATR/BPN, termasuk skema hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) untuk penyelesaian konflik lahan yang sudah diduduki warga.
"Apa yang disampaikan Pak Menteri secara prinsip pasti kami akan dukung. Karena itu akan memberikan manfaat yang semaksimal bagi penyelesaian, penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang ada di Jakarta," kata Pramono.
Menurutnya, persoalan pertanahan di Jakarta merupakan realitas kota besar sehingga perlu solusi legal dan administratif yang memberi kepastian sekaligus perlindungan bagi masyarakat dan aset negara.
Sebagai informasi, kebakaran depo Pertamina Plumpang terjadi pada Maret 2023. Sedikitnya 33 orang tewas akibat kejadian tersebut.
Akibat kebakaran tersebut, kembali mencuat dorongan agar dibangunnya buffer zone di sekitar depo untuk menekan potensi warga menjadi korban ketika terjadi kebakaran.
(bel/jbr)
