KPK menyebut sudah ada peringatan dini atau early warning sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian ATR/BPN. Peringatan dini itu salah satunya lewat skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian ATR/BPN yang mengalami penurunan pada tahun 2025.
"KPK turut memotret indeks integritas yang tampak dari instrumen Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian ATR/BPN," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (21/9/2026).
"Hasil SPI menjadi penting untuk ditempatkan sebagai early warning atau peringatan dini dalam upaya pencegahan. Ketika ada penurunan pada area tertentu, hal itu perlu ditindaklanjuti dengan memperkuat pengawasan ataupun melakukan perbaikan untuk menutup titik rentan sedini mungkin," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menyebut skor SPI Kementerian ATR/BPN turun 4,58 poin. Dia menyebut kondisi itu menunjukkan Kementerian ATR termasuk kategori rentan.
"Merujuk hasil SPI dua tahun terakhir, 2024 dan 2025, terjadi penurunan skor minus 4,58 poin. Pada SPI 2024, Kementerian ATR/BPN mendapat nilai 75,88 dan menurun ke angka 71,30 di tahun 2025 atau masuk kategori rentan," jelas Budi.
Budi menyebut penurunan terjadi pada komponen eksternal dan eksper/ahli. Skor indeks responden eksternal pada 2024 mencapai 84,93, yang kemudian menurun menjadi 82,40 di tahun 2025.
Sementara, komponen responden eksper/ahli terjun bebas sebanyak 12,37 poin dari 76,26 pada 2024, menjadi 63,89 di tahun 2025.
"Kalau dilihat lebih rinci, pada komponen eksternal juga terdapat penurunan pada dimensi transparansi dan keadilan layanan. Skornya turun dari 80,12 pada 2024 menjadi 77,10 pada 2025," ujar Budi.
Budi menyebut sektor integritas pegawai juga menunjukkan angka yang tidak stabil dalam 5 tahun terakhir. Dia mengatakan skor integritas pegawai ATR pada 2021 berada di angka 87,10.
Kemudian, skor meningkat menjadi 89,58 pada 2022 dan turun menjadi 87,63 pada 2023. Pada 2024, skor integritas naik menjadi 90,02, dan setahun berikutnya turun menjadi 88,81.
"KPK memandang dinamika skor tersebut merupakan sinyal yang perlu diperhatikan. SPI pada dasarnya menjadi salah satu instrumen untuk melihat bagaimana integritas, transparansi, dan akuntabilitas dipersepsikan serta dialami oleh pengguna layanan publik," ujarnya.
Sebagai informasi, KPK melakukan OTT terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Bogor. KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni:
1. Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon;
4. Arif Sugiyanto (ARF) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid;
5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid;
6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
7. Erwin (ERW) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid;
8. Muhammad Fakhry (MF) selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron
KPK juga turut menyita uang Rp 106,3 miliar dalam kasus ini. Jumlah ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah OTT KPK.
(kuf/haf)
