Komisi X DPR Minta Hasil Tulis Ulang Sejarah Tak Dilabeli 'Sejarah Resmi'

Jakarta -

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengingatkan pemerintah tak melabeli 'sejarah resmi' atau 'sejarah resmi baru' dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Hetifah mengatakan penulisan sejarah Indonesia harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

"Komisi X mendesak agar hasil penulisan sejarah Indonesia tidak diberi label 'sejarah resmi' atau 'sejarah resmi baru'," ujar Hetifah kepada wartawan, Selasa (27/5/2025).

Hetifah juga mengingatkan proses penulisan ulang tak dilakukan secara tergesa-gesa. Politikus Golkar itu pun mendorong langkah tersebut dilakukan secara cermat dan terkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP Bonnie Triyana menila istilah 'sejarah resmi' dalam penulisan ulang sejarah tak tepat baik secara prinsipal maupun metodologis. Menurutnya, pelabelan 'sejarah resmi' dinilai problematik.

"Hendaknya proyek penulisan sejarah yang kini dikerjakan oleh Kemenbud tidak menggunakan terminologi 'sejarah resmi' atau 'sejarah resmi baru'. Istilah tersebut tidak dikenal dalam kaidah ilmu sejarah dan problematik baik secara prinsipil maupun metodologis," ujar Bonnie.

Bonnie mengatakan penggunaan istilah tersebut dapat menimbulkan interpretasi jika versi sejarah di luar ialah tidak resmi, ilegal bahkan subversif. Bonnie menyoroti pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses penulisan sejarah.

"Sejarah adalah milik rakyat, dan cara kita memandang masa lalu menentukan arah masa depan. Maka, harus ada ruang publik yang terbuka bagi diskusi ilmiah," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia bukan sejarah resmi. Fadli menegaskan yang ditulis ulang oleh sejumlah sejarawan merupakan sejarah nasional.

"Nah, kalau ada menyebut official history atau sejarah resmi, ya, itu mungkin hanya ucapan saja, tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi tidak ada itu," kata Fadli dalam rapat kerja di Komisi X DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5).

"Tetapi ini adalah sejarah nasional Indonesia ya yang merupakan bagian dari penulisan-penulisan dari para sejarawan," sebutnya.

(amw/rfs)