Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak sekolah, melainkan juga pada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal tersebut disampaikannya melalui kunjungannya ke SPPG Sorong Moisegen Klasof, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan SPPG Sorong Moisegen Klasof, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), Rabu (2/9/2026).
Dalam kunjungannya, ia berdialog dengan anak-anak sekolah dasar dan taman kanak-kanak di sekitar lokasi. Ia menanyakan apakah mereka sudah sarapan sebelum berangkat sekolah. Sebagian besar anak mengaku belum sarapan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran program MBG di wilayah 3T. Bagi anak-anak yang tinggal di daerah dengan akses pangan bergizi yang masih terbatas, makanan dari program MBG tidak sekadar menjadi tambahan, tetapi juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka.
"Tadi saya tanya anak-anak, sudah sarapan atau belum. Ternyata banyak yang belum makan pagi. Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis sangat penting, terutama untuk anak-anak kita di wilayah 3T. Kita ingin memastikan mereka mendapatkan makanan yang bergizi, aman, dan berkualitas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).
Namun, pemenuhan gizi melalui SPPG tidak hanya ditujukan bagi anak sekolah. Kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan MBG. Pemenuhan gizi bagi kelompok tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat di wilayah 3T.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat aktivasi SPPG di wilayah 3T, terutama daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.
Ia menegaskan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap percepatan aktivasi SPPG di wilayah 3T. Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan aktivasi 111 SPPG yang tersebar di sembilan provinsi. Papua Barat Daya menjadi salah satu provinsi prioritas dengan 14 SPPG 3T yang siap beroperasi.
SPPG Sorong Moisegen Klasof merupakan satu dari tiga SPPG 3T karena berada sekitar 60 kilometer dari Kota Sorong. Setelah diaktivasi, SPPG tersebut direncanakan melayani sekitar 700 penerima manfaat di wilayah sekitarnya.
"Kami datang langsung untuk memastikan SPPG ini benar-benar siap. Jangan hanya mengejar cepat beroperasi, tetapi kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan dapur, dan pelayanan kepada penerima manfaat juga harus terjamin. Tidak ada toleransi pada keamanan makanan anak," tegasnya.
Penggunaan bahan pangan lokal yang berkualitas dan aman juga perlu dioptimalkan sehingga pelaksanaan MBG sekaligus dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan produsen pangan di sekitar SPPG.
Menurutnya, kondisi geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan gizi yang layak. Karena itu, pemerintah terus mendorong pelaksanaan MBG agar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.
"Justru daerah-daerah seperti inilah yang harus kita dahulukan. Negara harus hadir sampai ke tempat yang jauh," tuturnya.
Pemerintah melalui Tim Koordinasi Nasional akan terus mempercepat aktivasi SPPG di wilayah 3T dengan tetap memastikan kesiapan operasional, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat Program MBG, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gizi kelompok 3B dan masyarakat di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.
Simak juga Video 'BGN: Kalau 3 Pimpinan Absen, Dapur MBG Tak Boleh Masak':
(ega/ega)
