Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro mendukung Kortas Tipikor Polri mengusut dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang diduga berdampak pada terjadinya blackout di Sumatera. Dede meminta semua penegak hukum saling dukung mengusut perkara ini.
Dede menegaskan bahwa setiap penanganan perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ia meminta seluruh pihak menahan diri dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja berdasarkan undang-undang, alat bukti, serta prosedur yang berlaku.
"Pada prinsipnya kami mendukung penegakan hukum. Namun penanganannya tentu harus dilakukan sesuai norma, undang-undang, serta aturan yang berlaku," ujar Dede kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dede juga mengingatkan bahwa capaian positif Polri dalam beberapa waktu terakhir merupakan hasil dari kerja keras institusi dalam menjaga kinerja, kepercayaan publik, serta citra positif di mata masyarakat. Menurut dia, kepercayaan tersebut tidak mudah dibangun sehingga harus terus dipertahankan melalui langkah penegakan hukum yang transparan, dan akuntabel.
"Capaian positif Polri adalah cerminan dari berbagai hal baik, baik dari sisi kinerja maupun citra positif yang telah dibangun. Ini tidak mudah dan harus dipertahankan," tegasnya.
Karena itu, Dede menyampaikan dukungan kepada Kortas Tipikor Polri agar tetap mengedepankan asas-asas penegakan hukum dalam menangani perkara yang menjadi sorotan publik. Ia juga berharap seluruh aparat penegak hukum dapat saling menghormati kewenangan masing-masing demi menjaga sinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Kami mendukung Kortas Tipikor Polri untuk mengedepankan asas-asas penegakan hukum dalam menangani permasalahan ini. Kami juga berharap seluruh instansi, terutama aparat penegak hukum, dapat saling menghormati agar tercipta sinergitas yang kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Dede.
Politikus PDIP itu menilai perkara tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kepentingan publik yang sangat luas. Terlebih, perkara ini disebut berkaitan dengan dugaan gangguan pasokan batu bara yang berdampak pada pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah Indonesia.
"Pemerintah harus memastikan pasokan batu bara tetap memadai untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas ekonomi terganggu karena persoalan pasokan energi," ujar Dede.
Menurut Dede, listrik adalah kebutuhan strategis yang menopang rumah tangga, industri, layanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, gangguan pasokan energi primer seperti batu bara dapat berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan produktivitas ekonomi nasional.
"Negara harus memastikan kebutuhan dalam negeri tidak kalah oleh kepentingan lain. Kalau ada kewajiban pasokan untuk kebutuhan nasional, maka itu harus dijalankan secara disiplin dan diawasi secara ketat," tegasnya.
Dede mendorong Polri bersama aparat penegak hukum lainnya untuk mengawasi serta menindak apabila ditemukan dugaan penyelewengan, manipulasi, atau tindakan melawan hukum yang menyebabkan terganggunya pasokan batu bara dan berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah.
"Polri dan aparat penegak hukum perlu mengawasi serta menindak apabila ada dugaan penyelewengan atau tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kekurangan pasokan batu bara dan blackout di beberapa wilayah Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, Dede meminta agar pengusutan perkara dugaan korupsi batu bara tidak hanya berhenti pada proses pidana, tetapi juga menjadi momentum evaluasi tata kelola energi nasional.
"Yang paling penting, negara harus hadir. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pada saat yang sama tata kelola pasokan energi juga harus diperbaiki agar masyarakat tidak menjadi korban," imbuh Dede.
Atensi Presiden
Seperti diketahui, polisi tengah melakukan serangkaian penegakan hukum terkait sejumlah kasus. Salah satunya adalah penggeledahan kafe di Cipete terkait beberapa kasus, termasuk dugaan korupsi batu bara yang menyebabkan blackout di wilayah Sumatera.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budhi Hermanto mengatakan penggeledahan dilakukan bersama Kortas Tipikor Polri. Kasus tersebut merupakan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.
"Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian Kepolisian untuk melakukan pengungkapan dan proses penyidikan," ujar Budhi di Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).
Kakortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menyebutkan kasus ini ditangani bersama atau joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dia mengatakan kasus-kasus itu terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara memicu blackout, kasus ASABRI, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.
"Saat ini, Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BB, kemudian ASABRI tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025," ujarnya.
Simak juga Video: TNI Buka Suara soal Viral Isu Prajurit Datangi Polda Metro Jaya
(maa/rfs)
