BRI Hormati Proses Hukum KPK, Pastikan Layanan Normal

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor pusatnya. Pihak BRI menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan dan berkomitmen untuk kooperatif.

"⁠Kami menghormati langkah penegak hukum, dalam hal ini KPK dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi," ujar Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, dalam keterangan resminya, Kamis (26/6/2025).

Hendy menegaskan, sebagai perusahaan BUMN, BRI akan selalu patuh (comply) pada regulasi dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Pihaknya juga menyatakan siap bekerja sama dengan pihak berwenang.

"Kami sepenuhnya mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku dan kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama. Kami akan terus memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan SDM kami sesuai dengan standar operasional perusahaan (SOP), serta peraturan dan perundangan yang berlaku. Kami juga telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, serta memitigasi resiko penyimpangan di masa mendatang," tambahnya.

Layanan Nasabah Dijamin Aman

Di tengah proses hukum yang berjalan, BRI memberikan jaminan penuh kepada nasabahnya. Hendy memastikan operasional dan layanan perbankan sama sekali tidak terganggu oleh adanya penggeledahan ini. Ia mengimbau nasabah untuk tetap tenang dan bertransaksi seperti biasa.

"⁠Atas kejadian ini kami pastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, sehingga nasabah tetap dapat bertransaksi secara normal dengan nyaman dan aman," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan kasus ini terkait dugaan penyimpangan dalam tubuh BRI. Dia menyebut lebih detailnya akan dijelaskan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

"Saya minta semuanya bisa memahami ini sebagai sebuah tahapan sebelum nanti juru bicara dengan Deputi Penindakan akan menyampaikan secara resmi rilis terhadap penanganan perkara yang dilakukan ada beberapa case lah ya, atau penyimpangan, dugaan penyimpangan yang terjadi di BRI," katanya.

(akn/ega)