Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, termasuk di Papua, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Ribka, upaya ini penting agar kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya menjadi simbol kedaulatan negara, melainkan juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat setempat.
"Arahan dari Bapak Presiden agar disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan," ujar Ribka, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).
Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Rabu (4/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ribka menerangkan sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah, termasuk di wilayah perbatasan Papua.
Secara khusus, Prabowo menugaskan tiga menteri, yakni Mendagri, Menteri Keuangan RI (Menkeu), serta Menteri PPN/Bappenas RI, untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam mengoptimalkan pembangunan PLBN, baik di kawasan Papua maupun di daerah perbatasan lainnya.
Ribka menekankan kegiatan kunker tersebut merupakan momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah, terutama di Papua sebagai daerah otonomi khusus.
Menurut Ribka, kolaborasi antara Kemendagri dan pimpinan DPR RI penting untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui dukungan regulasi yang kuat. Terlebih, kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan negara.
Pada kesempatan itu, Ribka berharap kolaborasi yang dibangun dapat melahirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah (Pemda), terutama agar daerah memiliki ruang gerak yang memadai dalam mengelola potensi kawasan perbatasan. Seusai pertemuan tersebut, rombongan direncanakan meninjau langsung lokasi perbatasan untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung.
Sebagai informasi, pertemuan itu dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, serta jajaran Komisi II DPR RI lainnya. Hadir pula Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua.
(akn/ega)
