Jakarta -
Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno, yang mengusulkan dihapuskannya parliamentary threshold, menjawab kekhawatiran Golkar dan PDIP soal dampak timbulnya multipartai ekstrem jika ambang batas parlemen dihapuskan. Eddy Soeparno menilai dampak itu akan terseleksi dengan sendirinya oleh masyarakat.
"Ya multipartai ekstrem dalam artian jumlahnya terlalu besar gitu terlalu banyak, ya akhirnya juga akan terkonsolidasi dari pemilihan umum, karena nanti bisa saja partainya besar, tetapi untuk mendapatkan nilai atau jumlah suara untuk satu kursi sah di DPR belum tentu juga partainya bisa mencapai gitu ya. Jadi saya kira itu nanti akan ada seleksi alamiah terkait hal ini," kata Eddy di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai yang terpenting saat ini yakni suara masyarakat terhadap calon anggota legislatif bisa terwakilkan dan bisa duduk di parlemen. Menurutnya, jangan sampai hak tersebut dikurangi oleh ambang batas.
"Yang penting bagi saya adalah suara yang diberikan masyarakat untuk mendukung caleg A dari partai A yang akhirnya tidak terpilih itu sama nilainya dengan caleg B dari partai B yang akhirnya terpilih gitu ya. Jadi itu hak itu jangan kita kurang-kurangi," ucap dia.
Kemudian, Eddy kembali menegaskan pentingnya meniadakan ambang batas parlemen. Dia menyebut ada 16 juta suara yang terbuang sia-sia di Pemilu 2024 lalu.
"Kita lihat di tahun 2024 saja pada pemilu itu ada sekitar 16 juta suara yang akhirnya tidak terwakili, padahal masyarakatnya sudah menitipkan aspirasinya kepada partai maupun kepada calon anggota legislatifnya. Nah ini yang perlu kita kemudian tampung Jadi semua suara itu kita perlu hargai, dalam hal inilah yang kemudian kami dorong usulannya agar parliamentary threshold dibuat serendah-rendahnya, atau tadi saya sampaikan syukur-syukur bisa nol," ujar dia.
Namun, ia menyadari bahwa usulannya tersebut tetap harus dikomunikasikan kepada partai-partai lain. "Nah ini tentu membutuhkan komunikasi Membutuhkan dialog antara partai politik karena pandangannya tentu ada yang beragam Karena itu untuk menyamakan persepsi. Untuk mencapai titik temu salah satu upaya kita adalah untuk melakukan dialog dengan partai-partai," imbuhnya.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut partainya masih melakukan kajian mendalam terkait parliamentary threshold menjelang Pemilu 2029. Menurut Hasto, instrumen ini penting untuk mencegah kembali terjadinya rezim multipartai ekstrem seperti yang dialami Indonesia pada era 1999.
"Masih dilakukan suatu kajian-kajian. Karena kita juga pernah mengalami rezim multipartai ekstrem. Ya ketika pada tahun '99, begitu banyak partai politik yang ada di parlemen, maka kemudian digunakanlah instrumen konsolidasi demokrasi yang namanya parliamentary threshold," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1).
Selain Hasto, Sekjen Golkar Sarmuji juga bicara terkait multipartai ekstrem. Ia menyebut ambang batas merupakan cara untuk menyederhanakan partai.
"Ya itu instrumen untuk kita menuju sistem multipartai sederhana. Sistem multipartai sederhana itu yang paling kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial," kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).
(maa/gbr)
