Nusron Heran Pulau Panjang Ada di Situs Jual Beli: Itu Hutan Konservasi

Jatinangor -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons terkait sejumlah pulau di Indonesia yang dijual di situs online, termasuk Pulau Panjang, NTB. Nusron menegaskan tidak boleh ada pulau yang dimiliki secara penuh oleh perorangan atau badan usaha.

"Satu orang atau satu badan hukum hanya boleh memiliki maksimal 70%. Kalau badan hukum itu sifatnya HGB atau hak guna bangunan dan ketentuannya orang asing atau badan hukum asing tidak boleh memiliki HGB apalagi SHM," kata Nusron di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).

Meski begitu, pulau tersebut juga harus kategori Area Pengguna Lain atau APL untuk dimiliki sebagian. Termasuk soal Pulau Panjang yang ramai karena dijual online, dirinya menegaskan tidak bisa disertifikatkan karena kawasan konservasi.

"Dengan catatan pulau tersebut masuknya APL bukan kawasan hutan. Kalau Pulau Panjang yang di kawasan hutan konservasi jadi tidak bisa disertifikatkan," kata dia.

"Jadi, dalam satu pulau semisalnya dia APL tidak boleh satu orang atau badan hukum yang melakukan atau mempunyai atau memiliki 1 pulau," tambahnya.

Nusron menyebut telah berkomunikasi dengan Kemenkomdigi untuk memblokir situs yang lakukan jual beli pulau Indonesia tersebut. Dia juga belum mengetahui siapa pihak yang menjual belikan pulau itu.

"Ini anehnya pulau ini punya pemerintah, ada pihaknya lain yang menjual kan lucu. Atas dasar apa yang bersangkutan pasang website di online itu untuk menjual," tuturnya.

Diketahui, di situs Private Islands Online, ada lima pulau di Indonesia yang dijual. Termasuk Pulau Panjang di Sumbawa, NTB.

Situs tersebut mencantumkan Pulau Panjang Sumbawa dengan label 'For Sale' (dijual). Namun, pengumuman itu tidak menyertakan harga karena disesuaikan dengan permintaan. Keterangan lain menyebutkan pulau itu termasuk jenis pulau hak milik pribadi dengan luas 3.300 hektare.

(ial/lir)