Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak semua pihak menghentikan polemik terkait potongan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). MUI mengajak semua pihak menjaga persatuan.
"MUI meyakini bahwa sebagai tokoh bangsa yang memiliki jasa besar dalam sejarah perdamaian Indonesia, pernyataan Bapak Jusuf Kalla perlu dipahami dalam konteks sejarah yang utuh dan komprehensif, bukan sebagai upaya menghidupkan sentimen negatif. Kami memandang pentingnya pelurusan konteks agar masyarakat tidak terjebak pada interpretasi yang menyimpang dari maksud aslinya," ujar Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (20/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan sejarah perjalanan bangsa seharusnya diletakkan sebagai sumber kearifan. Dia menyebut semua pihak harus mengambil hikmah dari setiap peristiwa masa lalu.
"Dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif, MUI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mengedepankan diksi yang menyejukkan dan mempersatukan. Kedewasaan kita dalam berbangsa tercermin dari kemampuan kita mengubah setiap dinamika menjadi energi positif yang memperkokoh persatuan nasional, sehingga setiap tutur kata yang muncul di ruang publik menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian.
Dia mengimbau masyarakat mengedepankan prasangka baik dan klarifikasi terkait informasi yang beredar. Dia meminta warga tak mudah terprovokasi.
"MUI mengimbau masyarakat luas untuk mengedepankan sikap husnuzan (prasangka baik) dan membudayakan tabayun (klarifikasi) terhadap setiap informasi yang beredar. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, kita jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang terfragmentasi. Mari kita lihat setiap pernyataan dari kacamata persatuan yang lebih luas," ujarnya.
Dia meminta masyarakat menghentikan polemik terkait potongan ucapan JK. Dia mengatakan perdebatan panjang malah tidak produktif.
"MUI mengimbau kepada seluruh pihak utamanya para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat luas untuk segera menghentikan polemik ini. Perdebatan yang berlarut-larut di ruang publik dinilai sudah tidak produktif dan justru berisiko mengoyak rajutan kerukunan umat beragama yang telah kita bangun bersama. Mari kita tutup celah adu domba dan kembali fokus pada agenda kebangsaan yang lebih strategis," ucapnya.
Sebelumnya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) melaporkan JK ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama ke Polda Metro Jaya setelah video viral ceramahnya soal 'mati syahid'. Laporan GAMKI teregistrasi dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 12 April 2026.
"Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat," kata Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat kepada wartawan, dikutip Senin (13/4).
Sahat menyampaikan bahwa ceramah JK soal 'mati syahid' yang viral di media sosial menyakiti hati umat Kristen. Dia menyebut hal itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen.
Penjelasan JK
JK menegaskan dirinya tidak pernah berniat menista agama terkait pernyataannya dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM). JK menyebut apa yang disampaikannya justru bertujuan untuk mendorong perdamaian, bukan memecah belah.
Hal itu disampaikan JK dalam konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4). Dia menjelaskan ceramah tersebut mengangkat tema perdamaian dan membahas berbagai konflik, termasuk yang pernah terjadi di Poso dan Ambon.
"Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian. Perdamaian itu adalah akhir daripada konflik. Apa itu konflik? Akhir perdamaian. Kemudian satu-dua menit, bicarakan konflik karena agama. Itulah antara lain Ambon-Poso," kata JK.
JK menyebut bagian yang dipersoalkan publik hanya potongan kecil dari keseluruhan materi. Dia mengaku hanya menyinggung konflik berlatar agama selama satu hingga dua menit dalam ceramah tersebut.
"Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya bicara kejadian konflik, bagaimana orang menggunakan agama untuk berperang," ujarnya.
Menurut JK, banyak pihak yang merasa tindakannya dibenarkan oleh agama dalam konflik di Poso dan Ambon. Dia menyebut persepsi seperti itulah yang kemudian memperparah konflik hingga menelan ribuan korban jiwa.
"Tidak ada ajaran agama yang membenarkan saling membunuh. Itu yang saya sampaikan," ujarnya.
Tonton juga video "Waketum MUI di Istana: BoP Kalau Tak Efektif, Keluar Saja"
(haf/dhn)
