Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi inflasi serta dampak krisis global. Menurutnya, dua hal itu berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Tito menegaskan bahwa isu biaya hidup saat ini menjadi perhatian utama masyarakat. Hal itu diungkapkan olehnya saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Aceh, hari ini.
"Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda," kata Tito dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai inflasi kini bukan lagi sekadar isu makro, melainkan persoalan konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari. Kenaikan harga pangan, energi, dan logistik dapat dengan cepat memicu tekanan sosial. Dia bahkan mengingatkan potensi dampak ekstrem jika inflasi tidak dikendalikan.
"Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar," ungkapnya.
Tito juga menyoroti dinamika global yang masih penuh tantangan, mulai dari konflik Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar. Menurutnya, perkembangan tersebut turut mempengaruhi harga energi global yang berdampak pada berbagai sektor.
Dia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dapat memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi, dan harga barang. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga di daerah.
"Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak," katanya.
Dia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat kinerja, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan harga secara real-time. Tito menekankan bahwa pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua aspek utama yaitu menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi.
Sebagai contoh, lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga distribusi yang belum optimal.
Lebih lanjut, Tito menilai daerah yang memiliki basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi. Sementara itu, wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan dari luar perlu memperkuat strategi ketahanan pangan.
Berkaca dari pengalaman pandemi COVID-19, dia menyampaikan bahwa penguatan ketahanan pangan lokal menjadi langkah strategis.
"Berbagai inisiatif seperti urban farming, hidroponik, dan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan dinilai dapat menjadi solusi adaptif sekaligus peluang pemberdayaan masyarakat," tutupnya.
(akn/ega)
