Menteri Rini Hadiri MPLS Sekolah Rakyat, Pastikan Pemenuhan Guru

Jakarta -

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah berlangsung untuk menyambut siswa pada tahun ajaran baru, termasuk di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor.

Dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan KemenPAN-RB turut berperan dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru.

"Kami terus memastikan agar peran ini dapat kita jalankan dengan baik," ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

Hal tersebut ia sampaikan seusai pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor, Senin (14/7). Dukungan ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pembukaan MPLS ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Muhaimin (Cak Imin) menjelaskan berdirinya sekolah ini adalah cara cepat pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.

"Oleh karena itu, sekolah rakyat adalah gagasan amat sangat strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Semua kementerian terlibat, semua bergerak cepat," ujar Cak Imin.

Sekolah Rakyat yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Soewono ini memiliki jumlah siswa sebesar empat rombongan belajar dengan 100 siswa. Secara umum Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis berbasis asrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Tujuan utamanya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua kalangan, khususnya mereka yang kurang mampu.

Kini, sudah ada 100 titik Sekolah Rakyat. Dari 100 sekolah tersebut, terdiri atas 32 Sekolah Rakyat Menengah Pertama, 44 Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan 24 Sekolah Rakyat Terintegrasi.

Dalam mendukung pelaksanaan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, Kementerian PANRB berperan dalam menetapkan kebutuhan dan formasi guru. Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan rekrutmen sekolah rakyat tanpa ada tes akademik.

Namun didasarkan pada kondisi sosial ekonomi keluarga yang termasuk miskin dan miskin ekstrem. Sistem sekolah yang berasrama ini membangun kebiasaan positif, serta membangun rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

"Sekolah Rakyat membekali peserta didik dengan kurikulum nasional, kurikulum khusus, dan kearifan lokal. Serta membekali siswa dengan life skill," pungkasnya.

(hnu/ega)