Makassar -
Pemkot Makassar terus memperkuat komitmen dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui perluasan akses pembiayaan usaha. Salah satu upayanya ialah memperkuat kolaborasi sektor perbankan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha.
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan Bank Sulselbar di Benteng Fort Rotterdam pekan lalu. Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin pun menyambut baik kolaborasi tersebut.
"Hari ini, dengan begitu banyak potensi UMKM yang dimiliki Kota Makassar, ini menjadi salah satu tanda bahwa kota yang maju adalah kota yang mampu melahirkan entrepreneur-entrepreneur yang siap berkembang," ujar Appi dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, jumlah pengusaha di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, berbagai program pemberdayaan harus terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang berani memulai dan mengembangkan usaha.
Appi juga mengapresiasi komitmen Bank Sulselbar yang siap memberikan dukungan maksimal kepada pelaku UMKM. Dia meyakini penyaluran KUR dengan bunga yang relatif rendah dapat mendorong pelaku UMKM terus tumbuh.
"Bank Sulselbar telah memberikan komitmen untuk mendukung penuh para pelaku UMKM," katnaya.
Dia menilai UMKM tidak hanya hadir untuk menjual produk, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, setiap UMKM yang tumbuh akan menciptakan efek berantai terhadap pembukaan lapangan pekerjaan karena dalam operasionalnya membutuhkan tenaga kerja tambahan.
"Ketika satu UMKM berkembang, pasti ada tenaga kerja yang ikut terserap. Ini menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur ekonomi Kota Makassar," jelasnya.
Lebih lanjut Appi juga menyinggung langkah penataan kawasan kota yang saat ini tengah dilakukan Pemkot Makassar. Salah satunya adalah penertiban pedagang yang berjualan di lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan untuk aktivitas usaha.
Appi menegaskan bahwa penataan tersebut bukan bertujuan menghilangkan mata pencaharian masyarakat, melainkan mengarahkan para pedagang ke lokasi yang lebih layak, tertata, dan sesuai peruntukan. Karena itu, Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan Bank Sulselbar agar para pedagang yang telah direlokasi maupun dipindahkan ke lokasi resmi tetap memperoleh akses pembiayaan usaha melalui program KUR.
"Saat ini Pemerintah Kota melakukan penataan terhadap pedagang yang berjualan di tempat-tempat fasum dan fasos seperti di atas drainase, perlu kita edukasi, dibarengi solusi KUR," ungkapnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk pemberdayaan yang lebih berkelanjutan karena tidak hanya menata ruang kota, tetapi juga memastikan pelaku usaha tetap memiliki kesempatan untuk berkembang.
"UMKM merupakan penopang ekonomi yang sangat kuat. Ketika terjadi krisis, sektor inilah yang justru mampu bertahan dan terus bergerak menjadi penggerak ekonomi masyarakat," sebutnya.
"Karena itu perhatian pemerintah terhadap UMKM akan terus menjadi prioritas," sambung Appi.
(hmw/hmw)
