KPK Sita 3 Aset Tanah di Tuban Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

Jakarta -

KPK tengah mengusut perkara korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim) tahun 2021-2022. KPK telah menyita 3 aset berupa tanah di Tuban terkait perkara tersebut.

"Dilakukan penyitaan terhadap tiga bidang tanah yang berlokasi di Tuban yang diduga dibeli dari aliran dana TPK dan akan digunakan untuk lokasi penambangan pasir," kata jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).

KPK juga telah memeriksa sembilan orang terkait perkara ini pada Selasa (17/6) kemarin di Kantor BPKP Provinsi Jawa Timur. Enam orang didalami soal transaksi jual beli aset oleh tersangka dan 3 orang lainnya didalami terkait pengajuan dana pokmas.

"Didalami terkait dengan pengajuan dana pokmas dan tahapan yang dilakukan," sebutnya.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

"Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022," kata jubir KPK saat itu, Tessa Mahardhika, di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 12 Juli 2024.

Tessa mengatakan total ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK. Ke-21 tersangka itu terdiri atas 4 tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi.

"Bahwa dalam sprindik tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," katanya.

Empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya pihak swasta dan 2 lainnya penyelenggara negara.

(ial/fas)