Ketua Timwas Haji DPR Segera Evaluasi Haji 2025: Menurut Saya Harus Pansus

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal akan menggelar rapat pimpinan (rapim) membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Cucun membuka opsi DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) evaluasi haji tahun ini.

"Sekarang kita nanti di rapim akan dibahas. Untuk evaluasi ini ya. Jadi dalam rapim terdekat, kita akan bahas tingkat pimpinan, kalau misalkan ini kita akan serahkan melalui panja-panja. Kalau menurut saya sih ini karena lintas komisi harus Pansus. Karena tingkat lintas AKD," kata Cucun seusai acara International Conference on the Transformation of Pesantren digelar PKB di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR ini mengatakan pihaknya masih berfokus pada proses pemulangan jemaah haji ke RI di tengah situasi konflik di Timur Tengah. Di samping itu, pihaknya juga telah mencatat evaluasi terkait kepastian data hingga konsumsi jemaah.

"Jadi gini, untuk evaluasi haji 2025 ini, kita konsen sekarang bagaimana ancaman keamanan globalnya. Kita akan fokus dulu pemulangan haji, sekaligus kita akan evaluasi. Catatan-catatan sudah ada semua dari timwas kemarin, dari proses pemberangkatan, kekacauan data yang sampai masuk nota diplomatnya dari Duta Besar Saudi," kata Cucun.

"Ada orang tua yang terpisah dengan pendampingnya, ada lansia terpisah dengan si pendamping dari si Indonesia. PPIH, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji, melakukan rekonsiderasi data. Makanya kita akan gali, termasuk kok (jemaah) bisa jalan dari Muzdalifah ke Mina. Kemudian, ada juga laporan berapa kali makan katanya orang nggak terima makan," imbuhnya.

Cucun menuturkan sejumlah poin rekomendasi pansus evaluasi haji tahun lalu telah dijalankan Kemenag dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Namun, menurut dia, tak tertutup kemungkinan pada penyelenggaraan haji tahun ini terdapat hal-hal yang tidak semestinya terjadi.

"Makanya saya bilang, poin-poin pansus itu sudah dilaksanakan baik oleh stakeholder kayak tadi BPK, memberikan rekomendasi, kemudian dijalankan Kementerian Agama, tinggal kita evaluasi sekarang. Kalau memang terjadi ada moral hazard kembali, ya ini nanti sudah ranahnya ranah penegak hukum untuk masuk di sana," kata Cucun.

Saksikan Live DetikSore:

(fca/gbr)