Semarang -
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan Samsat agar bisa lebih adaptif, responsif, dan transparan di tengah perkembangan digital. Ia mendorong adanya transformasi digital dalam pembayaran pajak.
Hal itu disampaikan Irjen Agus saat membuka acara Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2026 di Hotel Padma, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026).
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membuka acara Rakor Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2026 di Hotel Padma, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026). (Dok. Istimewa)
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara instansi di tingkat pusat dan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, koordinasi yang solid jadi kunci agar tak ada konflik di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menyampaikan lagi agar supaya koordinasi kolaborasi di bidang Samsat harus lebih indah lagi. Jadi tidak boleh ada konflik dan silakan rekan-rekan itu bisa bekerja," kata Irjen Agus.
Ia menilai pelayanan Samsat dari tahun ke tahun sudah selalu berkembang. Kendati demikian, masih ada persepsi di masyarakat bahwa layanan Samsat belum sepenuhnya adaptif dan konsisten.
"Berkaitan dengan era saat ini, lompatan dari era digital, kita harus segera bisa menangkap kira-kira apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk bisa melayani masyarakat dengan baik," ujarnya.
Irjen Agus juga menyoroti pentingnya lompatan digital dalam sistem pelayanan Samsat. Ia berharap inovasi yang ada bisa terus dikembangkan, termasuk dalam kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
"Dengan lompatan digital, rekan-rekan semuanya bisa naik level dengan baik," lanjutnya.
Ia turut mencontohkan konsep pembayaran pajak yang diharapkan mampu semudah membeli pulsa. Dengan perkembangan teknologi, para wajib pajak seharusnya bisa membayar pajak dengan mudah dan cepat.
"Karena memang satu tahun yang lalu di Bandung saya sampaikan bahwa, bagaimana kita membayar pajak itu semudah membeli pulsa," tuturnya.
Di hadapan para Dirlantas yang hadir dalam acara tersebut, Irjen Agus menekankan transparansi dalam mekanisme pelayanan dan pembayaran pajak. Ia memastikan masyarakat memahami alur dan sistem yang ada.
"Tidak ada lagi transaksional," tegasnya.
Lebih lanjut, Irjen Agus menegaskan dukungan penuh Korlantas Polri terhadap berbagai upaya digitalisasi, termasuk peningkatan layanan berbasis teknologi, yang diinisiasi para pemangku kepentingan yang juga hadir dalam acara tersebut.
"Berkaitan dengan lompatan digital dan digitalisasi yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Dirjen, termasuk rencana Pak Dirjen Jasa Raharja, tentunya ini cukup baik bisa kita kembangkan. Oleh sebab itu, korporasi sangat mendukung semuanya untuk bisa melayani masyarakat dengan baik," ucapnya.
Dalam acara tersebut, hadir pula Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (BKD) Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni. Ia juga mendorong berbagai inovasi layanan Samsat agar makin memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Ia menyebut sejumlah inovasi yang telah berjalan, seperti layanan digital melalui aplikasi Samsat online, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, hingga layanan door to door.
"Inovasi ini perlu terus diperkuat agar pelayanan semakin mudah dan dekat dengan masyarakat," ujarnya.
Sementara Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam sambutannya turut mendorong penguatan integrasi data dan transformasi digital dalam layanan Samsat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan, Samsat tidak sekadar menjadi tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor, tetapi juga representasi kehadiran negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
"Samsat bukan sekadar tempat pembayaran kewajiban kendaraan bermotor saja. Samsat adalah representasi negara yang memberikan pelayanan nyata, cepat, dan terpercaya," ucapnya.
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membuka acara Rakor Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2026 di Hotel Padma, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026). (Dok. Istimewa)
Ia menekankan pentingnya integrasi data antara kepolisian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Jasa Raharja, hingga Kementerian Perhubungan perlu dilakukan secara menyeluruh.
"Saya rasa kebutuhan kita bersama untuk bisa menyajikan data real time, konsisten, dan menjadi single source of truth bagi seluruh Samsat di Indonesia," jelasnya.
Awaluddin berharap rapat koordinasi ini mampu menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan pelayanan Samsat di seluruh Indonesia.
(hri/fas)
