Medan -
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyindir gerakan pemekaran dan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur. Dia mengatakan gerakan itu diinisiasi oleh Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian.
Dilansir detikSumut, Rabu (22/4/2026), hal itu disampaikan Bobby dalam sambutannya di acara pembukaan Musrenbang Sumut 2027 yang dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian dan seluruh bupati/wali kota di Sumut.
Bobby awalnya mengatakan jika ada rencana pembangunan kawasan industri Sumut di Kabupaten Batu Bara. Namun, Bobby menyebut rencana itu bisa batal jika Baharuddin mau memekarkan Batu Bara dengan membentuk Provinsi Sumatera Pantai Timur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cuman kalau mau dimekarkan sama Pak Bupati nggak jadi kami buatlah di sana, kalau jadi provinsi baru bukan kawasan industri Sumatera Utara jadinya kan, sama kek cabai tadi kita banyak fokuskan di Batu Bara, cuma kalau jadi mekar nggak jadi kita buat ini Pak," ujarnya.
Bobby kemudian menjelaskan ke Tito Karnavian soal rencana Baharuddin mau membentuk Provinsi Sumatera Pantai Timur. Namun, Bobby menyampaikan pesan Tito terkait pemekaran daerah.
"Mohon izin Pak Mendagri, Pak Bupati Batu Bara ingin mekar katanya menjadi Provinsi Sumatera Pantai Timur, saya sampaikan waktu di paripurna sama seperti yang pernah dibilang Pak Mendagri, ketika moratorium pemekaran itu dibuka, bukan hanya tentang pemekaran yang harus dibicarakan tapi juga penggabungan, karena ngomongin pemekaran hanya jumlah kabupaten atau provinsi yang bertambah, tapi kita juga jangan tabu ketika jumlah kabupaten ataupun kota bahkan provinsi nya bisa jadi berkurang kalau itu dibuka," ucapnya.
Dia menyindir Batu Bara bisa saja kembali menyatu dengan Kabupaten Asahan. Dia mengungkit kondisi keuangan Pemkab Batu Bara.
"Jadi hati-hati juga Pak Bahar, takutnya bukan malah berkembang, hilang pula nanti takutnya. Pesan yang mau disampaikan di situ, nanti bersatu lagi dengan Asahan nggak enak juga, bukannya mekar malah menciut, apalagi dengan kondisi keuangan kita hari ini Pak, takutnya nanti ngeluh masalah PPPK lalu ini, kalau mau belajar dari provinsi Pak Bahar bisa wewenang provinsi dikerjakan pakai APBD Batu Bara, bercanda-bercanda ini Pak, tapi ada seriusnya sikit," ujarnya.
Simak selengkapnya di sini.
(haf/idh)
