Jakarta -
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberikan sikap atas kondisi terkini di Papua. DPD meminta ada road map penyelesaian konflik di Papua.
Pernyataan ini disampaikan DPD RI dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Konferensi pers ini dihadiri Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, anggota DPD RI R Graal Taliawo, anggota DPD RI Lis Tabuni, hingga anggota DPD RI Arianto Kogoya.
Yorrys mengatakan konferensi pers ini digelar setelah mereka mendapatkan masukan-masukan tentang kondisi di Papua terkini. "Pada hari ini kami dari Subwilayah Papua Timur 2, setelah membaca, mendengar, dan dapat masukan dari teman-teman yang baru pulang reses, dan kami ini kan baru kembali reses dari sana, bahwa kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini terutama di tanggal 14 April, ini kami anggap perlu untuk memberikan konferensi pers dan meminta kepada pemerintah agar masalah ini tidak bisa dianggap biasa-biasa saja, tetapi perlu ada perhatian khusus dari pemerintah dan bisa membangun komunikasi yang lebih terpola," ujar Yorrys.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Filep menyebut peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua merenggut korban yang merupakan masyarakat sipil. Filep melanjutkan dengan mengungkit Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah jadi wilayah yang sangat terdampak konflik. Selain itu, ada juga permasalahan kemiskinan masyarakat Papua. DPD RI lantas membacakan poin pernyataan sikap atas situasi di Papua yang salah satunya meminta adanya road map penyelesaian konflik.
"Membuka grand design dan road map Papua kepada publik. Pemerintah harus menyampaikan arah kebijakan, strategi, dan tahapan penyelesaian konflik Papua secara terbuka dan transparan, agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian," kata Filep.
DPD juga mendorong dialog inklusif dan partisipatif serta melibatkan seluruh unsur dalam penyelesaian persoalan di Papua. DPD juga mendorong agar kebijakan pembangunan Papua menggunakan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.
"Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat. Penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi seluruh lembaga negara dan elemen masyarakat untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan," ujar Filep.
(ial/gbr)
