Buka Paripurna DPR, Puan Soroti Isu Ojol hingga Ekonomi Global

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama parlemen pada Masa Sidang IV Tahun 2024-2025. Isu tersebut mencakup permasalahan ojek online (ojol), angka pengangguran, hingga dampak konflik perang terhadap perekonomian nasional.

Hal itu diungkapkan Puan saat membuka Masa Persidangan IV di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari ini. Ia menyebut isu yang menyangkut masyarakat akan selalu menjadi perhatian DPR.

"Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).

"Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, permasalahan ojek online, pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, dan posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi," tambahnya.

Pada masa sidang ini, ia menyampaikan bahwa DPR akan melanjutkan pembahasan delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih berada di tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU tersebut meliputi tiga usulan DPR, tiga usulan pemerintah, serta dua RUU dari daftar kumulatif terbuka.

Dari delapan RUU tersebut, tujuh di antaranya merupakan carry over dari masa keanggotaan DPR sebelumnya. Puan menegaskan bahwa proses pembahasan RUU di DPR akan berjalan transparan.

"Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang," lanjutnya.

Tak hanya itu, DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Selain itu, dewan turut membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

Puan turut menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi yang perlu diperhatikan.

"Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya agar kerangka ekonomi tahun 2026 dirancang secara antisipatif, dengan mempertimbangkan dinamika situasi nasional maupun global.

"KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis," tuturnya.

Sementara itu, dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, ia menyampaikan bahwa DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat, serta dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.

Puan pun mengajak masyarakat untuk terus mengawal dan ikut serta dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR sesuai ketentuan yang berlaku.

"Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan," pungkas Puan.

(ega/ega)