Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyambut baik kebijakan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menilai BGN memang harus berbenah diri.
"Saya menyambut baik kebijakan Kepala BGN yang baru untuk menutup sementara pendaftaran dapur yang baru (moratorium). Ini menunjukkan ada political will dari BGN untuk benar-benar memperbaiki tata kelola MBG," kata Yahya kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Dia meminta BGN fokus meningkatkan kualitas dapur yang sudah ada. Khususnya, dalam menjamin keamanan makanan MBG.
"Masih banyak MBG yang belum SLHS dan Ipal. Ini harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjamin keamanan mutu MBG. Ke depan tidak boleh ada lagi SPPG yang tidak punya SLHS dan Ipal," ujarnya.
"Mengevaluasi 1.000 lebih SPPG yang di-suspend mana yang sudah bisa diaktifkan kembali dan mana yang masih harus diperbaiki," sambungnya.
Politikus Golkar ini juga meminta SPPG yang terlibat kasus keracunan diinvestigasi hingga tuntas. Hal itu agar peristiwa tersebut tak terulang.
"Selama ini kita tidak pernah mendengar hasil investigasi yang dilakukan oleh BGN terhadap SPPG yang mengakibatkan keracunan dan saya minta hasil investigasinya dibuka ke publik supaya masyarakat dapat mengikuti perbaikan yang dilakukan oleh BGN," katanya.
Yahya berharap masa moratorium bisa dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola MBG. Dia menargetkan tak ada lagi kasus keracunan makanan atau zero accident dalam pelaksanaan program tersebut.
"Saya selama moratorium dapur baru benar-benar digunakan untuk melakukan evaluasi total dan perbaikan tata kelola MBG dan pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi lagi kasus keracunan (zero accident)," tuturnya.
"Hal ini untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang tujuannya mulia untuk meningkat asupan gizi masyarakat anak-anak sekolah serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," imbuh dia.
Sebelumnya, BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program MBG. Kebijakan moratorium ini menjadi salah satu langkah yang diambil pimpinan baru BGN dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus penataan pelaksanaan program.
"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6).
Nanik menjelaskan terdapat empat langkah utama yang disiapkan BGN untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG. Pertama, refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Kedua, penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan dapur baru.
"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.
(amw/maa)
