Agus Widjojo soal Djaka Jabat Dirjen Bea-Cukai: 100 buat Pak Prabowo

Jakarta -

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo menilai penunjukan Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea-Cukai merupakan langkah yang tepat. Agus sangat setuju karena Djaka sudah mengundurkan diri dari TNI.

"Itu sangat boleh, 100 buat Pak Prabowo," Agus kepada wartawan, Senin (2/6/2025).

Pihak Istana menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Djaka sebagai Dirjen Bea-Cukai karena kebutuhan hadirnya sosok pemimpin yang berani dalam menghadapi banyaknya potensi pelanggaran di sektor kepabeanan. Penunjukan Djaka diharap bisa memperkuat Ditjen Bea-Cukai.

"Dia sudah pensiun mengakhiri masa dinas aktifnya. Tidak ada orang yang tabu itu dan itu yang paling penting untuk bangun trust masyarakat," ucap Duta Besar (Dubes) RI untuk Filipina ini.

Kasus penyelundupan di Indonesia masih tergolong tinggi yang dilakukan pelaku dengan menggunakan sejumlah modus. Data intelijen keuangan dari Kemenko Politik dan Keamanan (Polkam) menunjukkan transaksi penyelundupan mencapai Rp 216 triliun dalam 4 tahun terakhir.

Agus Widjojo lalu bicara soal kondisi darurat terkait penunjukan Djaka. Dia meyakini Prabowo ingin memperkuat postur pertahanan yang efektif, sehingga dibutuhkan sosok yang tegas untuk kembali mencegah terjadinya kebocoran pendapatan negara akibat penyelundupan.

"Saya yakin Presiden Prabowo mengambil tindakan ini karena bersifat darurat dan nantinya dikembalikan untuk memperkuat postur pertahanan nasional. Saya yakin, sebagai purnawirawan TNI, Presiden Prabowo menyadari untuk membangun postur pertahanan nasional seefektif mungkin," katanya.

Ditunjuknya kalangan militer sebagai Dirjen Bea-Cukai bukan yang pertama kali terjadi. Pada periode 1986-1988 lalu, Dirjen Bea-Cukai dijabat Brigjen Hardjono.

Meski begitu, Agus mengatakan situasi saat ini berbeda dengan masa Orde Baru. Terlebih, Djaka, yang menjabat Dirjen Bea-Cukai, juga sudah bukan anggota TNI aktif karena sudah purnawirawan.

"Kalau contoh Brigjen drs Hardjono memang masih dalam doktrin dwifungsi ABRI pada waktu itu dan ada dalam UURI No 20/1982 tentang Pokok-pokok Sistem Pertahanan Keamanan Negara. Sekarang dwifungsi sudah tidak ada," ungkapnya.

Agus mengatakan fungsi pertahanan merupakan fungsi pemerintahan yang menangani ancaman langsung terhadap kedaulatan negara dan integritas wilayah nasional NKRI. Dia mengatakan cara memperkuat pengawasan di Ditjen Bea-Cukai juga bisa dilakukan dengan menyiapkan ASN hingga menegakkan aturan

"Idealnya, solusi bisa diberikan dengan menyiapkan ASN guna mempunyai kompetensi untuk mengatasi masalah dalam lembaga sipil tersebut," ucap dia.

Alasan Djaka Ditunjuk Jadi Dirjen Bea-Cukai

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Ditjen Bea-Cukai perlu dipimpin sosok yang berani. Sosok Djaka dianggap paling tepat mereformasi Bea-Cukai karena banyak potensi pelanggaran di tubuh Bea-Cukai.

"Kenapa Bea-Cukai ditugaskan dari unsur TNI? Saudara-saudara mesti paham bahwa Bea-Cukai ini, setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani. Karena di situ (Bea-Cukai), mohon maaf ini, sesuatu yang sebenarnya kurang enak disampaikan, tetapi kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur Bea-Cukai," kata Prasetyo di Istana, Jumat (23/5).

Bea-Cukai memang lini yang strategis sebagai jalur keluar-masuk barang. Prasetyo menilai Djaka sosok yang mampu berkoordinasi lintas wilayah, instansi, dan kementerian, apalagi jalur Bea-Cukai mencakup seluruh wilayah Indonesia.

"Substansinya adalah kita memang sedang ingin bekerja keras meningkatkan pendapatan kita dengan penertiban-penertiban dengan mempermudah, menderegulasi sesuatu yang mempersulit," imbuh pria yang akrab disapa Pras ini.

Di sisi lain Pras tidak menutup mata tentang riak di publik yang menyoroti latar belakang Djaka sebagai prajurit TNI. Justru, kata Pras, TNI memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

"Kenapa? TNI-TNI adalah institusi kita. Gara-gara kita paling depan, coba lihat hasil survei. Lembaga yang paling dipercaya adalah TNI. Tetapi memang proses asesmennya lama. Lama itu karena kita seperti tadi saya sampaikan, kita mencari sosok dan beberapa figur yang tadinya kita tawari atau kita ingin beri penugasan di sana, tidak semua juga sanggup dan bersedia menerima penugasan ini," kata Pras.

(jbr/fjp)