Jakarta -
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman meninjau langsung kesiapan pengoperasian Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, hari ini. Adapun 1 juta sambungan ditargetkan rampung di 2028.
Kunjungan dilakukan di lokasi Metering Regulating Station (MRS) Jargas dan dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat calon penerima manfaat. Dudung didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.
"Pada hari ini saya memastikan untuk hadir dalam rangka kesiapan pengoperasian Jargas atau jaringan gas bumi rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik," kata Dudung Abdurachman dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam proses Jargas ini, operasi bisa dilaksanakan melalui rangkaian rapat koordinasi debottlenecking oleh KSP untuk pelepasan hambatan-hambatan atau proses percepatan yang selama ini tidak berjalan atau terhambat," sambungnya.
Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan target 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten/kota pada tahap 2025-2026 tercapai. Progres fisik pembangunan Jargas di Gresik sendiri telah mencapai 95,4 persen atau lebih cepat sekitar 4,6 persen dari rencana.
"Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL juga telah terbit untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik telah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai juga telah ditandatangani," kata Dudung Abdurachman.
Dia menambahkan penyelesaian tersebut tidak lepas dari dukungan Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur yang cepat merespons.
Program prioritas nasional Jargas rumah tangga ini merupakan bagian dari upaya mencapai target 1 juta sambungan rumah. Kabupaten Gresik memperoleh alokasi 7.363 sambungan rumah, sementara Kabupaten Sidoarjo 7.223 sambungan rumah. Dengan demikian, total alokasi untuk kedua kabupaten mencapai 14.586 sambungan rumah.
"Kunjungan kali ini adalah tugas saya mengawal program prioritas nasional sesuai arahan Bapak Presiden, khususnya mengawal swasembada energi dan pengurangan ketergantungan pada impor LPG. Program ini sejalan dengan Program Kerja Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, dan pembangunan jaringan gas perkotaan berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta pemerintah kabupaten atas dukungan percepatan perizinan.
Apresiasi khusus disampaikan kepada Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebagai kementerian yang merencanakan dan melaksanakan program tersebut.
Setelah tuntasnya proses perizinan, Dudung meminta fokus kini berpindah ke tahap pengoperasian. Dia juga meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi, SKK Migas memastikan alokasi gas dan titik serah, serta BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.
"Pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Karena itu, dukungan setiap kementerian dan lembaga tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel. Tujuannya untuk mengurangi impor LPG," tutur Dudung.
Dia menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor. Dengan tersedianya 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo, konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36,6 ribu tabung per bulan.
Dudung juga menilai program tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga setempat. Menurutnya, program tersebut dapat meringankan beban masyarakat.
"Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp 70 ribu terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp20 ribu ini akan sangat membantu, artinya meringankan beban masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya lagi akan dikembangkan semakin banyak Jargas," ujarnya.
Dia menambahkan jaringan gas rumah tangga ini juga akan mempermudah masyarakat, terutama saat membutuhkan gas secara mendadak pada malam hari ketika sulit memperoleh LPG tabung 3 kilogram karena toko sudah tutup.
Menurutnya, yang terpenting harga gas melalui jaringan pipa ini lebih murah dan akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Dudung pun optimistis program 1 juta sambungan rumah bisa rampung pada 2028 mendatang.
"2028. 2028 selesai," ungkap Dudung.
Dudung menegaskan pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Pihaknya akan terus mengawal lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan sisa perizinan, menetapkan badan usaha pengelola, menerbitkan izin usaha niaga gas bumi, menetapkan alokasi gas dan titik serah, serta menetapkan wilayah jaringan distribusi dan harga gas rumah tangga hingga seluruh sambungan rumah beroperasi.
"Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah," pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah; jajaran Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Arif Rahman, Alfred Denny Djoike Tuejeh, Budi Pramono, dan Dedi Solihin; serta jajaran Tenaga Ahli Utama KSP Saiful Rachiman, Nurwahidi, dan tenaga ahli KSP lainnya.
(akn/ega)
