Jakarta -
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia. BNPB mengungkap ada enam provinsi yang menjadi prioritas dalam penanganan.
"BNPB terus melakukan pemantauan dan penanganan karhutla secara intensif, khususnya di enam provinsi prioritas yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kondisinya memang berbeda-beda di setiap wilayah, sehingga penanganannya juga kita sesuaikan dengan tingkat ancaman dan kondisi lapangan," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, saat dihubungi, Rabu (26/8/2026).
Berton mengatakan pihaknya melakukan pemantauan melalui data hotspot atau titik panas baik melalui patroli darat ataupun udara. Pihaknya juga melakukan penanganan berupa water bombing hingga modifikasi cuaca.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk lokasi yang sulit dijangkau melalui darat, kita perkuat dengan operasi udara melalui patroli dan water bombing. Sementara apabila kondisi atmosfer memungkinkan, Operasi Modifikasi Cuaca kita lakukan bersama BMKG untuk membantu menambah potensi hujan dan mengurangi risiko meluasnya kebakaran," jelasnya.
Berton mengatakan, penanganan Karhutla melibatkan BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat. Puluhan helikopter water bombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman.
"Sampai saat ini BNPB menggelar 52 unsur udara di enam provinsi prioritas, termasuk 37 helikopter water bombing dan sisanya untuk pemantauan," kata dia.
"Namun pengerahan armada ini sifatnya dinamis, karena disesuaikan dengan kondisi api, akses lokasi, ketersediaan sumber air, cuaca, dan kebutuhan masing-masing daerah. Jumlah armada udara ini pun dapat bertambah sesuai kebutuhan di lapangan," imbuhnya.
Berton menambahkan, pemerintah tak hanya berfokus pada pemadaman jadi juga pencegahan dan perlindungan masyarakat. Pihaknya terus berupaya agar titik api tidak meluas.
"Pencegahan dan perlindungan masyarakat menjadi perhatian utama. Karena itu kita terus melakukan pemantauan kualitas udara, memperkuat kesiapsiagaan daerah, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait apabila dampaknya mulai dirasakan masyarakat," pungkasnya.
(wnv/gbr)
